Bengkulu – Perkara pemukulan yang menimpa salah seorang murid Sekolah Dasar (SD) di Kota Bengkulu oleh oknum gurunya sendiri disayangkan banyak pihak.

Salah satunya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, yang turut merespon kejadian yang sedang berproses di Polresta Bengkulu tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Apapun alasannya tidak kita benarkan, kita sangat menyayangkan kejadian tersebut,” sampai Marliadi, Kamis (13/2/25).

Lebih lanjut Marliadi berharap proses mediasi yang tengah dilakukan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Terkait sikap pihak mereka selaku komisi yang membidangi pendidikan di Kota Bengkulu, ia meminta oknum guru pelaku kekerasan tersebut diproses sesuai aturan.

Dan berharap kejadian serupa ataupun yang lebih berat lagi dari kejadian tersebut tidak terjadi kembali di Kota Bengkulu.

“Untuk sekolah tentunya bisa memproses oknum guru tersebut sesuai aturan, dan sekolah menjamin kedepan tidak akan terjadi lagi,” imbuhnya.

Informasi terhimpun, pasca kejadian oknum guru pelaku pemukulan sudah diberikan SP3 dan diberhentikan oleh pihak sekolah tersebut.

Sementara perkaranya masih bergulir di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bengkulu.

Sejumlah saksi kabarnya telah diperiksa terkait perkara tersebut di Polresta Bengkulu.

Beberapa pihak menilai kejadian ini harus menjadi perhatian khusus. Karena terjadi pada jenjang pendidikan bawah yakni tingkat pendidikan paling dasar.

Dikutip dari laman Kemendikbud.go.id, disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat.

Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pendidikan dasar disebut sekolah dasar (SD) yaitu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik.