Bengkulu Utara, Satujuang.com – Anggaran besar yang digunakan untuk pengadaan website desa di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Melansir Binews.co.id, nilai anggaran yang dialokasikan dalam proyek tersebut diduga tidak wajar, mencapai puluhan juta rupiah di beberapa desa.
Selain itu, muncul juga dugaan bahwa pelatihan penggunaan website tersebut dilakukan di hotel mewah, yang dinilai tidak mencerminkan asas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Proyek pengadaan website desa menggunakan Dana Desa yang jumlahnya sangat besar. Terlebih lagi, kami menerima laporan bahwa pelatihannya dilakukan di hotel mewah, padahal peraturannya jelas: pelatihan semestinya dilaksanakan di desa masing-masing,” ungkap Darul, anggota tim investigasi Serikat Rakyat Bengkulu (SRB), Minggu (13/4/25).
Menurut Darul, kegiatan yang menyimpang dari pedoman penggunaan Dana Desa ini berpotensi melanggar asas tata kelola keuangan negara yang baik.
Ia juga mengungkapkan bahwa SRB telah menerima sejumlah informasi yang mengindikasikan adanya praktik intimidasi terhadap aparatur desa.
“Kami mendapatkan bukti dan kesaksian bahwa beberapa kepala desa dipaksa mengubah struktur APBDes agar bisa menampung program pengadaan ini. Ini sangat bermasalah karena berpotensi mengganggu program kerja desa yang telah dirancang sebelumnya, bahkan dapat berujung pada pembekuan atau keterlambatan pencairan Dana Desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengadaan website desa semestinya dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah desa tanpa harus melibatkan pihak ketiga yang justru menambah beban biaya secara signifikan.
“Pembuatan dan pengelolaan website desa adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan oleh perangkat desa sendiri atau pendamping desa yang memiliki kompetensi teknis. Tidak perlu melibatkan pihak ketiga dengan biaya fantastis,” tegas Darul.
Dalam pernyataannya, Serikat Rakyat Bengkulu mendesak agar Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, Kejaksaan Negeri, dan pihak Kepolisian melakukan langkah konkret dengan mengaudit proyek pengadaan website tersebut secara menyeluruh.
Mereka juga meminta agar dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah desa, pihak rekanan, hingga pihak yang diduga mengarahkan atau memfasilitasi kegiatan pelatihan di hotel tersebut.
“Langkah cepat harus dilakukan agar kerugian negara tidak semakin meluas. Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi, apalagi ini menyangkut Dana Desa yang bersumber dari anggaran negara dan seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Darul.
