Bengkulu, Satujuang.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto M.BA, mempertanyakan secara tegas maksud dan peruntukan di balik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang gencar hendak mengajukan pinjam uang ke BJB.
Pihaknya menegaskan menolak keras jika rencana utang tersebut tidak transparan dan berpotensi menabrak aturan.
Suharto menilai surat permohonan pinjaman yang dilayangkan oleh pihak eksekutif sejauh ini hanya sebatas dokumen formalitas tanpa menyertakan rincian teknis pembangunan yang jelas bagi daerah.
“Kalau masalah pinjam-meminjam memang kemarin kan sudah disikapi terkait surat yang dilayangkan oleh pihak eksekutif. Akan tetapi itu cuma surat saja, apa maksud dan tujuan, pembangunan untuk apa?” kata Suharto dalam pembicaraan santai pada Selasa (11/8/26).
Menurutnya, aturan memang membolehkan pemerintah daerah melakukan pinjaman untuk kepentingan pembangunan.
Namun, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak digeser untuk hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
“Di dalam pinjaman itu kalau tidak salah diperbolehkan untuk bangun daerah. Tetapi kalau dilakukan untuk penyimpangan-penyimpangan yang lain, tentu itu nabrak aturan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Suharto telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra di legislatif agar tidak asal-asalan memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman yang belum memiliki kejelasan fungsi.
“Saya selaku Ketua Fraksi Gerindra sudah menyerukan kepada anggota-anggota agar jangan asal-asalan menyetujui rencana yang belum jelas kegunaannya. Ini yang membahayakan. Tapi yang jelas, kalau itu sudah menyimpang tidak sesuai dengan rel yang ada, atas nama Ketua Fraksi Gerindra menolak keras untuk pinjaman itu,” pungkasnya.
Wacana pinjaman daerah oleh Pemprov Bengkulu ke Bank BJB memang menjadi perhatian publik dan internal parlemen.
Pihak eksekutif sebelumnya sempat merencanakan skema utang bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk menutupi kebutuhan belanja infrastruktur.
Selain pimpinan Fraksi Gerindra, dorongan agar Pemprov lebih transparan dan rasional juga datang dari jajaran DPRD lainnya:
- Dorongan Skema Alternatif: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menyarankan agar eksekutif tidak terburu-buru bergantung pada pinjaman bank komersial yang membebankan bunga pada APBD. Ia mendorong opsi obligasi daerah agar manfaat keuangannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
- Sikap Kehati-hatian Fraksi: Sejumlah fraksi di parlemen memilih menahan diri sebelum eksekutif menyerahkan dokumen kajian teknis, kelayakan investasi, dan dampak beban utang terhadap struktur fiskal daerah secara terbuka.
(Red)
