Satujuang, Seluma- Publik menyoroti belum terealisasinya janji program 1.000 Beasiswa bagi siswa berprestasi di Kabupaten Seluma, satu tahun pasca Pilkada 2024.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terhadap komitmen dan konsistensi kepemimpinan Bupati Seluma Teddy Rahman.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seluma memastikan bahwa hingga tahun 2025 sampai 2026 belum ada penyaluran program beasiswa melalui instansi tersebut.
Padahal, program ini sebelumnya menjadi salah satu janji unggulan saat masa kampanye Pilkada 2024.
Dalam berbagai kesempatan kampanye, Bupati Teddy bersama timnya berkomitmen menghadirkan program beasiswa bagi 1.000 putra-putri daerah berprestasi, selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Bapak ibu jangan khawatir, didiklah anak-anak agar beprestasi karena Pak Teddy menyiapkan seribu beasiswa bagi anak-anak berprestasi,” ujar Juru Kampanye Wak Demin dalam video kontennya.
Namun hingga kini, realisasi program tersebut belum terlihat, sebagaimana diakui Kepala Disdikbud Seluma Munarwan.
“Kalau lewat Disdikbud, tahun ini belum ada. Tapi kalau di luar Disdikbud, saya belum konfirmasi,” ujar Kepala Munarwan kepada wartawan pada Selasa (14/4/26).
Pernyataan ini menegaskan bahwa program yang sempat dijanjikan kepada publik tersebut belum memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.
Kondisi ini menjadi catatan penting, mengingat program beasiswa bukan sekadar janji politik, melainkan harapan nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar berprestasi yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Seluma Merzon Bi’un menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memprioritaskan kebutuhan dasar, terutama di sektor pendidikan.
“Saya perhatikan kebijakan yang terapkan saat ini justru tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat terutama pendidikan dan akses,” ujar Tokoh Merzon, Kamis (16/4/26).
Ia melanjutkan, “Banyak sekali gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan, tidak tersentuhnya beasiswa yang dijanjikan pada saat kampanyenya serta jalan juga kondisinya kian memprihatinkan.”
Tokoh Merzon juga menilai, janji kampanye semestinya disertai dengan peta jalan yang jelas, termasuk alokasi anggaran dan mekanisme pelaksanaan.
“Apa yang diucapkan pada saat kampanye harusnya tidak menjadi bualan belaka, tak ubahnya membohongi publik jika kebanyakan janji yang tidak ditepati,” sambung Merzon Bi’un, pensiunan Polri.
Belum terealisasinya program beasiswa ini dinilai mencerminkan persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Di tengah kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan justru belum menunjukkan perhatian yang optimal dari pemerintah daerah. (da)
