Stabilitas Harga dan Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

Stabilitas Harga dan Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Benarkah Aturan di Indonesia Membuat Sulit untuk Memeriksa Seorang Gubernur

Memeriksa Seorang Gubernur Harus Izin Presiden Itu Mitos

Zakat ASN: Pahala atau Dosa yang Terselubung Dalih Agama?

Zakat ASN: Pahala atau Dosa yang Terselubung Dalih Agama?

Pertanyaan untuk Kejagung Apa Kabar Kasus PT Sandabi Indah Lestari

Pertanyaan Untuk Kejagung, Apa Kabar Kasus PT Sandabi Indah Lestari?

KPK RI

KPK Periksa 4 Pejabat Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengurusan TKA

KPK Periksa 4 Pejabat Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengurusan TKA

Hukum|17 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan terhadap empat

Temuan 609 butir peluru aktif di rumah seorang pejabat tinggi di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR, Tejo Suroso seharusnya menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Barang bukti tersebut bukan hasil operasi sembarangan, melainkan disita langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan terkait perkara korupsi besar yang menyeret mantan gubernur. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh memprihatinkan, sejak Desember 2024 hingga kini, tidak ada satu pun kejelasan hukum yang disampaikan ke publik. Polresta Bengkulu, sebagai institusi yang menerima barang bukti dari KPK, seolah kehilangan nyali untuk menyentuh kasus ini. Sudah delapan bulan lebih waktu berjalan, tapi yang muncul hanya keterangan normatif yang membingungkan yakni bahwa peluru-peluru itu hanyalah titipan, sudah lama disimpan, bahkan sudah berusaha diserahkan ke Perbakin. Retorika ini tidak menyelesaikan apa pun. Publik tidak bodoh. Dalam aturan yang tegas seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, siapa pun yang memiliki, menyimpan, atau memperdagangkan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi dapat dikenai ancaman berat, bahkan sampai hukuman mati. Lantas, mengapa polisi tidak segera bertindak? Apakah karena pelakunya seorang pejabat? Ataukah karena kedekatan tertentu dengan elite politik? Atau, lebih buruk lagi, ada skenario perlindungan sistematis yang sedang dimainkan secara senyap? Jika benar peluru itu titipan, maka seharusnya aparat menelusuri siapa pemberinya, siapa yang menyuruh menyimpan, dan kenapa bisa lolos begitu lama tanpa pengawasan. Bukankah ini justru membuka peluang dugaan jaringan peredaran amunisi ilegal? Editorial ini bukan hendak menghakimi. Tapi kami, dan publik pada umumnya, berhak mempertanyakan integritas aparat penegak hukum, khususnya di Bengkulu. Tidak boleh ada standar ganda dalam hukum. Tidak boleh ada pembiaran hanya karena yang terlibat adalah orang yang berkekuasaan. Satu peluru bisa membunuh satu nyawa. Tapi 609 peluru yang dibungkam dalam diam oleh institusi hukum, bisa membunuh kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Itu jauh lebih berbahaya. Jika Polresta Bengkulu tak segera mengambil sikap tegas, maka sejarah akan mencatat, mereka pernah diam ketika hukum dipanggil, dan ketika masyarakat menuntut keadilan.

609 Peluru Hening di Tangan Polresta Bengkulu, Hukum Terancam Tumpul ke Atas

Opini|17 Juli 20258 Mei 2026

Temuan 609 butir peluru aktif di rumah seorang pejabat tinggi di Provinsi

KPK Sita Aset Senilai Rp60 Miliar dari Kasus Korupsi Pencairan Kredit di BPR

KPK Sita Aset Senilai Rp60 Miliar dari Kasus Korupsi Pencairan Kredit di BPR

Hukum|10 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 9

KPK Tetapkan 5 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di Bank Milik Negara

KPK Tetapkan 5 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di Bank Milik Negara

Hukum|9 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan 5 orang sebagai

Kasus Dana Hibah, KPK: Besok, Gubernur Khofifah Akan Diperiksa Polda Jatim

Kasus Dana Hibah, KPK: Besok, Gubernur Khofifah Akan Diperiksa Polda Jatim

Hukum|9 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah

KPK Geledah Kantor PUPR Lamongan Jatim: Ketua KONI dan 6 Pejabat Diperiksa

KPK Geledah Kantor PUPR Lamongan Jatim: Ketua KONI dan 6 Pejabat Diperiksa

Hukum|8 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Lamongan – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Versi BPKP Tidak Wajar: Diduga ada Rekayasa dan Kriminalisasi.

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Versi BPKP Tidak Wajar: Diduga ada Rekayasa dan Kriminalisasi

Opini|6 Juli 20258 Mei 2026

Oleh: Anthony Budiawan Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015/2016, dituduh melakukan tindak

MA Potong Hukuman Setya Novanto Jadi 12,5 Tahun Penjara, Golkar Buka Suara

MA Potong Hukuman Setya Novanto Jadi 12,5 Tahun Penjara, Golkar Buka Suara

Hukum|4 Juli 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menghormati keputusan Mahkamah

Topan Ginting Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan, Bobby Nasution Angkat Bicara

Topan Ginting Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan, Bobby Nasution Angkat Bicara

Hukum|30 Juni 20258 Mei 2026

Satujuang, Sumut – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, angkat bicara usai

OTT KPK di Sumut: Berikut Peran dan Modus 5 Tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan

OTT KPK di Sumut: Berikut Peran dan Modus 5 Tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan

Hukum|29 Juni 20258 Mei 2026

Satujuang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil operasi tangkap tangan

Sebelumnya
1
…
7
8
9
10
11
…
39
Berikutnya

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.