Mundur Dari Wapres, Ini Fasilitas Yang akan Didapatkan Gibran Rakabuming Raka

Jakarta, Satujuang.com – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan publik mengenai hak serta fasilitas Gibran Rakabuming Raka setelah tidak lagi menjabat.

Gibran diketahui telah menyerahkan surat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri kepada Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/26).

Merujuk ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, mantan Wakil Presiden yang diberhentikan dengan hormat tetap berhak menerima sejumlah jaminan keuangan dan fasilitas negara.

Hak tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lamanya masa jabatan tidak memengaruhi besaran hak pensiun yang diterima.

Namun, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mensyaratkan bahwa seluruh hak keuangan dan fasilitas tersebut hanya diberikan apabila pemberhentian ditetapkan secara resmi sebagai pemberhentian dengan hormat, dan gugur apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Berdasarkan rangkuman ketentuan perundang-undangan serta laporan Kompas.com, CNN Indonesia, dan Hukumonline, berikut rincian fasilitas negara yang berhak diterima Gibran apabila keputusan pemberhentian dengan hormat telah resmi ditetapkan:

1. Uang Pensiun Pokok Rp20,16 Juta per Bulan

Sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 yang menetapkan gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, nominal uang pensiun pokok tersebut mencapai sekitar Rp20.160.000 per bulan.

2. Tunjangan Pensiun Tambahan

Selain uang pensiun pokok bulanan, Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menjamin pemberian tunjangan pensiun tambahan.

Besaran tunjangan tambahan tersebut diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

3. Biaya Keperluan Rumah Tangga

Negara juga menanggung pengeluaran rutin kebutuhan rumah tangga di kediaman mantan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Pembiayaan yang ditanggung oleh anggaran negara tersebut meliputi tagihan pemakaian air, listrik, serta sambungan telepon.

4. Jaminan Biaya Perawatan Kesehatan

Dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden beserta keluarganya memperoleh jaminan penuh atas biaya perawatan kesehatan.

Seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi mantan Wakil Presiden maupun anggota keluarganya ditanggung oleh negara.

5. Rumah Kediaman Beserta Perlengkapannya

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juncto Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 mengatur bahwa negara menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya bagi mantan Wakil Presiden, yang diberikan hanya satu kali.

Spesifikasi rumah tersebut diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022 dengan batasan luas tanah dan luas bangunan masing-masing maksimal 1.500 meter persegi di wilayah DKI Jakarta, atau memiliki nilai setara apabila berlokasi di luar Jakarta.

Penyediaan rumah tersebut dianggarkan melalui Kementerian Sekretariat Negara dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan keamanan, sedangkan biaya pemeliharaan serta pajak atas rumah setelah resmi diserahkan menjadi tanggung jawab mantan Wakil Presiden.

6. Kendaraan Dinas Negara dan Pengemudi

Berdasarkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan fasilitas satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Berbeda dengan pemeliharaan rumah kediaman, seluruh biaya perawatan kendaraan dinas serta gaji pengemudi tetap ditanggung oleh negara.

7. Staf Pendukung dari Pegawai Negeri

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak dukungan staf bagi mantan Wakil Presiden.

Staf pendukung tersebut terdiri atas pegawai negeri yang ditugaskan untuk membantu mantan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan sesuai ketentuan Kementerian Sekretariat Negara.

8. Pengamanan dan Pengawalan Paspampres

Di luar hak keuangan dan administratif, mantan Wakil Presiden beserta keluarga tetap mendapatkan pengamanan melekat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.

Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha pada Jumat (13/11/26) memastikan bahwa tugas pengamanan dan pengawalan terhadap Gibran beserta istrinya dialihkan dari Grup B ke Grup D Paspampres setelah pemberhentian efektif berlaku.

Waktu Pencairan dan Sumber Anggaran

Seluruh pembiayaan untuk pengadaan fasilitas serta pembayaran hak pensiun mantan Wakil Presiden tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran uang pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, dan jaminan kesehatan mulai dicairkan terhitung pada bulan berikutnya setelah keputusan pemberhentian dengan hormat resmi ditetapkan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *