Bengkulu, Satujuang.com – Tingginya angka pemain judi online di Bengkulu kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan setelah datanya mencuat dalam daftar 15 provinsi dengan persentase tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data dalam infografis yang mencantumkan sumber Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 113.288 orang di Provinsi Bengkulu tercatat sebagai pemain judi daring.
Dengan proporsi mencapai 5,30 persen, Provinsi Bengkulu menempati peringkat ke-10 dari 15 provinsi dengan persentase pemain judi online tertinggi dalam daftar tersebut.
Posisi Bengkulu berada tepat satu tingkat di bawah Provinsi Banten yang menempati peringkat kesembilan dengan persentase sebesar 5,59 persen dan jumlah pemain mencapai 700.951 orang.
Sementara itu, satu peringkat di bawah Bengkulu ditempati oleh Provinsi Kalimantan Barat di urutan ke-11 dengan persentase 5,23 persen atau setara dengan 301.483 pemain.
Masuknya Bengkulu dalam jajaran 10 besar nasional berdasarkan rasio persentase menunjukkan bahwa praktik perjudian berbasis digital telah menjangkau lapisan masyarakat secara luas di daerah ini.
Dominasi Provinsi di Pulau Sumatera
Jika menilik komposisi papan atas berdasarkan persentase pemain terhadap populasi wilayah, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera justru mendominasi tiga peringkat teratas dalam daftar tersebut.
Pada posisi puncak, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat pertama dengan persentase mencapai 7,23 persen atau sebanyak 645.228 pemain.
Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jambi dengan catatan persentase sebesar 7,19 persen atau mencakup 270.977 pemain.
Selanjutnya, Provinsi Riau menyusul di peringkat ketiga dengan persentase sebesar 6,37 persen atau tercatat sebanyak 434.044 pemain.
Dengan masuknya Bengkulu di urutan ke-10, setidaknya terdapat empat provinsi di wilayah Sumatera yang berada dalam daftar 10 besar persentase pemain judi online tertinggi.
Perbandingan Jumlah Pemain Secara Absolut
Di sisi lain, apabila dilihat dari total jumlah pemain secara absolut tanpa membandingkan rasio persentase, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemain terbanyak dalam daftar tersebut.
Jawa Barat membukukan angka mencapai 2.927.602 orang pemain dengan tingkat persentase sebesar 5,77 persen.
Urutan kedua terbanyak secara jumlah pemain ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara dengan catatan sebanyak 824.769 pemain, diikuti Provinsi Banten di posisi ketiga dengan 700.951 pemain.
Perbedaan urutan antara peringkat persentase dan jumlah absolut tersebut menggambarkan bahwa meskipun jumlah penduduk Bengkulu lebih kecil dibandingkan provinsi besar di Pulau Jawa, tingkat keterpaparan warganya tergolong tinggi.
Catatan Metodologi dan Ancaman Dampak Sosial
Kendati angka-angka tersebut telah beredar luas, data dalam infografis itu belum mencantumkan secara rinci periode pengumpulan data maupun penjelasan mengenai metodologi penghitungan yang digunakan.
Dengan demikian, angka 113.288 orang dan persentase 5,30 persen tersebut merujuk sepenuhnya pada informasi yang ditampilkan dalam infografis dengan pencantuman sumber PPATK dan BPS.
Terlepas dari rincian teknis penyusunan datanya, masuknya Bengkulu ke dalam 10 besar daftar provinsi dengan persentase pemain tertinggi menjadi peringatan keras terhadap potensi persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Aktivitas judi online diketahui dapat membawa dampak destruktif bagi kehidupan warga, mulai dari kerugian finansial secara langsung hingga terjerat utang.
Tekanan ekonomi akibat kekalahan dalam perjudian digital juga kerap memicu konflik internal di dalam rumah tangga serta mengganggu keharmonisan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif dan memperluas edukasi publik mengenai risiko perjudian digital.
Upaya pencegahan agar praktik judi online tidak semakin meluas membutuhkan sinergi nyata antara pengawasan di lingkungan keluarga, kepedulian masyarakat sekitar, kebijakan pemerintah daerah, serta langkah penindakan dari aparat penegak hukum.
(Red)
