Jakarta, Satujuang.com – Pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengenai ketentuan Undang-Undang MD3 memicu mencuatnya sejumlah nama tokoh koalisi dalam bursa calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan ketentuan tersebut, figur yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berasal dari partai politik atau gabungan partai politik koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Yusril menyebutkan terdapat sekitar 10 partai politik baik di parlemen maupun nonparlemen yang tergabung dalam koalisi pengusung saat itu.
Merespons dinamika kekosongan kursi Wakil Presiden setelah surat pengunduran diri Gibran diterima MPR pada Kamis (12/11/26), sejumlah pengamat dan tokoh nasional mulai memetakan figur potensial dari internal koalisi.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu figur internal koalisi yang berpeluang dipertimbangkan.
Mahfud melihat kepemimpinan AHY di partai politik besar pengusung pemerintah serta latar belakang militernya menjadi faktor yang dapat diperhitungkan Presiden.
Selain nama AHY, bursa publik yang dirangkum oleh lembaga data GoodStats serta berbagai analisis pengamat politik turut memunculkan nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Posisi Partai Golkar sebagai pemilik kursi parlemen dalam jumlah besar di tubuh koalisi pemerintahan menjadi salah satu latar belakang munculnya nama Menteri ESDM tersebut dalam diskusi publik.
Sejumlah media nasional juga mencatat nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan serta kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi dalam daftar figur koalisi yang diperbincangkan.
Di sisi lain, nama Yusril Ihza Mahendra sendiri sempat ikut dispekulasikan publik sebagai salah satu kandidat dari unsur partai pendukung pemerintah.
Menanggapi spekulasi tersebut, Yusril enggan berkomentar jauh dan menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama calon yang diajukan ke MPR sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau untuk sisa masa jabatan ke depan,” ujar Yusril sebagaimana, Kamis (12/11/26).
Sesuai mekanisme konstitusi, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari setelah menerima surat resmi MPR untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden yang selanjutnya akan dipilih dalam sidang MPR paling lambat 60 hari.
(Red)
