Bengkulu, Satujuang.com – Meski pucuk pimpinan tertinggi di tubuh Polri hingga jabatan Kapolres telah berganti, penanganan kasus peluru tajam di Bengkulu yang ditemukan di kediaman Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu berinisial TJ sejak 2024 silam masih terus dipertanyakan.
Pergantian kepemimpinan di tingkat Mabes Polri maupun Polresta Bengkulu nyatanya belum mampu memberikan titik terang atas kejelasan hukum ratusan butir amunisi aktif tersebut.
Mandeknya proses penyelidikan di Polresta Bengkulu ini pun memicu gelombang desakan publik secara berulang dari berbagai elemen masyarakat pada waktu yang berbeda-beda.
Terbaru, Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) mendatangi Mapolresta Bengkulu pada Selasa (10/11/26) untuk menagih kepastian hukum atas pengusutan kasus tersebut.
Kedatangan Ketua FABB Herman Lufti bersama Wakil Ketua M Zen Ferry, koordinator lapangan, serta jajaran pengurus bertujuan mempertanyakan secara langsung sejauh mana progres penyelidikan yang dilakukan penyidik kepolisian.
FABB menilai berlarut-larutnya penanganan perkara sensitif yang menyeret pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum Polresta Bengkulu.
Berdasarkan catatan FABB, temuan yang dipersoalkan tersebut berupa 12 kotak berisi 609 butir peluru tajam kaliber 9 x 19 mm hasil penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 lalu.
Ratusan butir peluru tajam itu ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumah pejabat berinisial TJ dalam rangkaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Padahal, barang bukti amunisi tersebut telah secara resmi diserahkan penyidik KPK Widiyanto kepada Kasat Intelkam Polresta Bengkulu Thomson Sembiring melalui Berita Acara Penyerahan Barang Temuan.
Proses serah terima barang bukti di lingkungan Polresta Bengkulu kala itu turut disaksikan langsung oleh Kanit IV Intelkam Polresta Bengkulu Yansi Ruli bersama penyidik KPK Yulianto.
Ketua FABB Herman Lufti menegaskan kedatangan pihaknya merupakan wujud kontrol sosial agar Polresta Bengkulu segera mengusut tuntas asal-usul serta legalitas kepemilikan ratusan peluru tajam tersebut.
“Memang benar, Selasa kemarin (10/11), kami dari FABB mendatangi Polresta Bengkulu untuk mempertanyakan kejelasan kasus penemuan 12 kotak berisi 609 butir peluru tajam kaliber 9 x 19 mm yang ditemukan KPK di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu pada 2024 lalu,” ujar Herman.
“Menurut kami, kasus ini masih belum jelas penyelesaiannya. Kami berharap Polresta Bengkulu dapat menuntaskan penanganannya sehingga persoalan ini menjadi terang benderang. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Herman juga menyatakan bahwa FABB siap mengawal penuh serta memberikan dukungan moral agar kepolisian menuntaskan perkara tersebut hingga memiliki kepastian hukum yang jelas.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran pengurus FABB diterima oleh Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polresta Bengkulu yang menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan penemuan peluru tajam serahan KPK tersebut.
Kendati demikian, FABB mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti sebatas jawaban normatif di tengah bergantinya estafet kepemimpinan Polri, melainkan dibuktikan melalui langkah penyelidikan nyata sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Red)
