Menu

Mode Gelap
Polisi Tangkap Pelaku Tawuran Antar Geng di Cengkareng Jakbar Asosiasi UMKM Resmi Berdiri, Rohidin Dorong Perlindungan Pekerja Non-Formal Serahkan SK, Rohidin: Pengangkatan PPPK Tanpa Biaya Pengendalian Inflasi di Bengkulu Capai Hasil Terbaik di Sumatera Ciptakan Generasi Berkarakter, Pemprov Bengkulu Luncurkan Program Satu Tahfiz Satu Desa Maxim Ajak Masyarakat Peduli Lewat Aksi Donor Darah dan Bersih Pantai

Pemprov Bengkulu

Gubernur Rohidin Akan Ambil Sikap Terkait Tambang Pasir Besi Seluma

badge-check


Massa melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Bengkulu, tuntut hentikan tambang pasir besi di Seluma Perbesar

Massa melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur Bengkulu, tuntut hentikan tambang pasir besi di Seluma

– Aksi penolakan tambang pasir besi yang berlokasi di Kabupaten bergulir ke Kantor Gubernur .

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera melakukan aksi “Mimbar Rakyat” di depan kantor Gubernur , Senin (3/1/22).

Dalam aksinya, mereka menuntut Gubernur untuk menindak tegas tambang pasir besi yang dilakukan PT Faming Levto Bakti Abadi yang menurut mereka ilegal.

Selain itu, mereka juga mendesak Gubernur mengeluarkan Rekomendasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Faming Levto Bakti Abadi ke Kementerian ESDM.

Menyikapi hal itu, Gubernur menegaskan akan mengambil sikap terkait konflik yang terjadi antara masyarakat pasar dan lima desa penyangga lainnya dengan pihak PT Faming Levto Bakti Abadi.

Gubernur meminta massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera, dapat menyiapkan dan menyampaikan dokumen serta data matriks dalam waktu dekat.

“Saya akan mengambil sikap sebagai kepala daerah sekaligus sebagai perwakilan pemerintah pusat, maka ketika ada persoalan terkait rusaknya fungsi lingkungan maka rusaknya yang mana tunjukan datanya ke kita,” kata Gubernur Rohidin di hadapan massa aksi.

“Jika ini ada data matriksnya maka saya dapat menyimpulkan apakah memang layak dihentikan, memang justru izinnya harus ditahan atau malah sebaliknya jika memang tidak ada persoalan maka akan tetap dilanjutkan investasinya,” jelas Gubernur.

Menurutnya, saat ini masing-masing mengklaim baik dari masyarakat maupun pihak tambang.

Trending di Pemprov Bengkulu