Satujuang, Bengkulu – Hasil kunjungan kerja DPRD Kota Bengkulu ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah beberapa waktu lalu mengungkapkan sejumlah masalah krusial yang menyebabkan kerugian berkelanjutan pada perusahaan tersebut.
Keberlanjutan pelayanan air bersih yang merupakan hak dasar masyarakat kini terancam oleh berbagai faktor yang perlu segera dibenahi.
Menurut anggota DPRD kota Bengkulu, Edy Haryanto yang terlibat dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa masalah utama selama pemeriksaan.
“Pertama kerugian yang terus terjadi bisa jadi disebabkan oleh manajemen operasional yang tidak efisien, termasuk pemborosan anggaran, lemahnya pengawasan, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan,” terangnya, Jumat (18/4/25).
Kedua tinggi tingkat kebocoran air (non-revenue water/NRW) mencapai 30–40%. Ini menyebabkan air yang diproduksi tidak menghasilkan pendapatan.
Ketiga, tarif tidak ekonomis karena PDAM masih menerapkan tarif di bawah harga pokok produksi karena alasan sosial, sehingga sulit menutup biaya operasional.
“Aset dan infrastruktur tua, banyak jaringan perpipaan dan instalasi yang sudah tua dan belum diperbarui, sehingga mempengaruhi kualitas layanan dan meningkatkan biaya pemeliharaan,” imbuhnya.
Kemudian keempat, kurang transparansi dan akuntabilitas. Kinerja keuangan PDAM yang merugi disebabkan oleh lemahnya sistem akuntabilitas, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran
Dalam upaya memperbaiki kinerja PDAM Tirta Hidaya yang semakin merugi, DPRD Kota Bengkulu menawarkan sejumlah solusi strategis.
Pertama, lakukan audit menyeluruh dan evaluasi terhadap struktur organisasi. Ganti manajemen yang tidak kompeten dan bentuk tim profesional dengan latar belakang yang sesuai.
“Investasi pada sistem digital (misalnya SCADA untuk pengawasan distribusi air) dan peremajaan pipa untuk menurunkan kebocoran dan meningkatkan efisiensi,” lanjutnya.
Tarif air diminta untuk dikaji ulang. Penyesuaian tarif yang wajar harus dipertimbangkan, namun tetap dengan skema subsidi silang agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa dijangkau.
Keempat, melibatkan swasta atau BUMD lain melalui kerja sama operasi untuk meningkatkan efisiensi dan investasi tanpa harus menjual aset.
Kelima meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan meningkatkan layanan, kepercayaan publik akan tumbuh dan potensi tunggakan rekening air bisa ditekan.
“Dan yang terakhir transparansi dan pengawasan,” pungkasnya.
Namun, saat dimintai keterangan soal produk minuman kemasan yang sempat jadi kebanggaan Helmi Hasan saat masih menjadi Wali Kota Bengkulu, Edy tidak memberikan jawaban.
Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa PDAM Tirta Hidayah membutuhkan perbaikan mendalam, baik dari sisi manajerial, infrastruktur, maupun pelayanan publik.
DPRD Kota Bengkulu berharap bahwa dengan adanya audit menyeluruh dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat, PDAM bisa kembali memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Masyarakat pun menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan air bersih yang menjadi hak dasar mereka dapat terus terjamin kualitas dan keberlanjutannya.
📲 Ingin update berita terbaru dari Satujuang langsung di WhatsApp? Gabung ke channel kami Klik di sini.
