Kota Bengkulu, Satujuang.com – Kualitas pembangunan proyek revitalisasi Pasar Barukoto atau yang sekarang dinamai Pasar Brokot yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu menuai tanda tanya, Minggu (8/11/26).
Proyek penataan sentra wisata kuliner yang diketahui menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) miliaran rupiah tersebut justru menunjukkan kegagalan infrastruktur dasar saat menghadapi curah hujan tinggi.
Bukannya menjadi kawasan niaga yang aman dan nyaman bagi pengunjung, bangunan yang belum lama diselesaikan ini malah mengalami kebocoran yang sangat parah.
Cacat konstruksi ini terungkap jelas melalui unggahan video TikTok berdurasi 43 detik dari akun @lionipurnamaning yang memperlihatkan rapuhnya sistem drainase atap gedung baru tersebut.
Dalam rekaman visual itu, debit air pembuangan dalam volume besar tampak tumpah meluncur bebas dari bagian atas bangunan dan menyerupai air terjun dadakan.
Tumpahan air tersebut menyirami anak tangga yang menjadi akses bagi pengunjung untuk menuju area lapak kuliner di lantai atas bangunan.
Sang perekam dalam video melayangkan keluhan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bengkulu, Sahat Situmorang.
“Halo selamat sore pak Sahat, ini kan kuliner yang didepan saya ini itu bocor kalau hujan deras begini pak, jadi gimana yang kuliner mau naik ke atas tuh airnya seperti ini, minta tolong kondisikan pak air pembuangnnya ini, terima kasih pak ya,” keluh perekam dalam tayangan video tersebut.
Sang perekam juga membeberkan bahwa para pedagang di lantai atas sebenarnya sudah berulang kali melaporkan kerusakan fungsi bangunan tersebut, namun belum ada tindak lanjut.
Kegagalan fungsi saluran air pada fasilitas publik ini memicu keraguan serius terhadap standar mutu material, pengawasan proyek, dan pengerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana.
Keluhan ini sudah yang kedua kalinya, sebelumnya sempat ada keluhan terkait mampetnya drainase air pembungan.
Terkait alasan pengaduan infrastruktur yang justru ditujukan kepada pimpinan penegak peraturan daerah, pengunggah menegaskan bahwa Kasatpol PP dinilai memiliki rekam jejak yang jauh lebih cepat tanggap dalam mengeksekusi perbaikan di lapangan.
Kondisi ini mendesak perlunya evaluasi teknis serta pertanggungjawaban pihak pelaksana atas realisasi proyek revitalisasi miliaran tersebut sesuai dengan standar kualitas kelayakan bangunan komersial. (Red)
