Bengkulu Utara, Satujuang.com – Harapan masyarakat untuk bebas dari ancaman isolasi mulai menemui kejelasan setelah usulan pembangunan Jembatan Pagardin di Kecamatan Ulok Kupai disetujui pemerintah pusat dengan alokasi anggaran Rp26 miliar.
Proyek jembatan permanen berkonstruksi rangka baja kelas B sepanjang 60 meter tersebut kini tinggal menunggu terbitnya izin persetujuan kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) dari Menteri Pekerjaan Umum.
Infrastruktur permanen ini disiapkan untuk menggantikan jembatan gantung darurat yang kerap melumpuhkan mobilitas ekonomi perkebunan, anak sekolah, hingga akses layanan medis warga antardesa.
Kondisi kritis akses penyeberangan ini sempat memuncak pada Kamis (5/11) lalu, ketika debit air Sungai Pagardin meluap dan menenggelamkan seluruh lantai jembatan gantung penghubung utama tersebut.
Sebelum terendam luapan sungai berarus deras, bentang jembatan gantung tersebut memang telah mengalami kerusakan parah dengan posisi lantai yang sudah miring.
Kepala Desa Pagardin Eko Pastrio sebelumnya mengkhawatirkan beban material kayu dan sampah banjir yang tersangkut pada tali seling dapat merobohkan struktur jembatan secara total.
“Jangan sampai banjir memperparah kerusakan yang sudah berat,” ungkap Eko saat insiden luapan air berlangsung.
Menjawab desakan perbaikan dari masyarakat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Utara, Agus Sulaiman, memastikan pemerintah pusat telah menyetujui kucuran dana pembangunan senilai Rp26 miliar.
“Bapak Bupati bersama Wakil Bupati terus berusaha merealisasikan kebutuhan masyarakat, namun ada tahapan regulasi yang tetap harus dilalui,” ujar Agus, Selasa (10/11/26).
Agus menerangkan bahwa pekerjaan fisik di lapangan belum dapat dikerjakan secara langsung karena masih harus menunggu izin penetapan skema tahun jamak dari kementerian.
“Tinggal menunggu izin MYC dari menteri. Begitu izin keluar, pekerjaan fisik segera dilaksanakan,” jelasnya.
Penetapan skema kontrak jamak dinilai menjadi syarat mutlak mengingat terbatasnya sisa waktu pelaksanaan pada tahun berjalan.
“Pekerjaan konstruksi baja bentangan 60 meter tidak mungkin selesai di sisa waktu tahun ini, maka dipakai sistem multi year contract,” pungkas Agus.
(Red)
