Blitar, Satujuang.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar melalui Bidang Tata Ruang menggelar sosialisasi regulasi Perbup RDTR tiga wilayah guna mempermudah perizinan investasi daerah pada Selasa (10/11/26).
Sosialisasi yang dipusatkan di Kecamatan Srengat tersebut membedah Peraturan Bupati (Perbup) Blitar Nomor 101 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Garum, Perbup Nomor 130 Tahun 2024 tentang RDTR WP Wlingi, serta Perbup Nomor 131 Tahun 2024 tentang RDTR WP Srengat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin, mengungkapkan pemilihan Srengat sebagai lokasi sosialisasi selaras dengan prioritas pimpinan daerah yang memproyeksikan kawasan barat ini sebagai pusat pertumbuhan kota baru.
“Sengaja kita tempatkan di Srengat, karena Srengat salah satu yang menjadi fokus pimpinan untuk nanti pengembangan kota,” kata Agus Zaenal kepada awak media.
Agus menerangkan, penetapan kepastian tata ruang ini dirancang agar terintegrasi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS) sehingga memangkas alur birokrasi perizinan usaha.
“Jadi kegunaannya memang untuk mempermudah perizinan. Tidak perlu datang ke PU tinggal klik-klik pola tata ruang apa semua sudah tergambar di situ,” tegasnya.
Penataan kawasan Srengat ke depan akan dimulai dari peremajaan kawasan Pasar Srengat hingga area depan Kantor Imigrasi agar lebih tertata rapi, bersih, dan berdaya tarik visual.
Langkah pembenahan tata ruang di Srengat ini mempertegas agenda penataan wilayah perkotaan di kawasan barat, menyusul langkah intensif aparat gabungan yang sebelumnya menertibkan persoalan ketertiban umum di wilayah tersebut.
Selain mematangkan zonasi Srengat, Pemkab Blitar juga menyusun rencana penataan koridor jalan Dermojayan pada tahun 2028 dengan memanfaatkan kantong lahan kosong sebagai penanda ikonik gerbang masuk Blitar.
“Perencanaan di tahun 2028 secara bertahap dikawasan ruang ruang kosong di Dermojayan akan diberi ikon masuk ke Blitar,” jelas Agus.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2027, Dinas PUPR bersiap mengeksekusi proyek fisik strategis yang meliputi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga sarana tempat ibadah masjid daerah.
Mengenai wacana pendirian gedung SMA baru di wilayah Kanigoro, Pemkab Blitar kini tengah mengkaji sejumlah alternatif titik lokasi sembari menunggu peninjauan teknis dari tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita akan support nanti terkait perizinan Insya Allah bertahap, mohon doa restunya,” pungkas Agus Zaenal.
(Herlina)
