Satujuang, Bengkulu- Penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proses rekrutmen Pegawai Harian Lepas (PHL) di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu memasuki babak baru.
Direktur utama Perumda, Samsu Bahari, kembali diperiksa oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Senin (14/7/25) kemarin.
Tak hanya Samsu, sang istri yang berinisial HV turut menjalani pemeriksaan. Keduanya dimintai keterangan soal buku rekening pribadi, yang diduga terkait aliran dana mencurigakan dalam kasus rekrutmen ratusan PHL tahun 2023 hingga 2025.
“Ada empat orang yang diperiksa hari ini, termasuk SB dan HV, suami istri. Pemeriksaan ini menyoal buku rekening,” kata Kanit 2 Tipidkor, AKP Maghfira Prakarsa, mewakili Kasubdit Tipidkor Kompol M Syahir Fuad Rangkuti.
Selain pasangan tersebut, dua karyawan Perumda Tirta Hidayah juga diperiksa dalam waktu yang sama.
Menurut Maghfira, sejauh ini penyidik sudah memeriksa lebih dari 180 orang saksi, termasuk PHL, dewan pengawas, ASN, dan pejabat internal Perumda Tirta Hidayah.
Ini mengindikasikan skala kasus yang cukup luas, bahkan diduga sistemik.
Kasus ini mulai diselidiki sejak Februari 2025, setelah mencuat dugaan praktik suap dan percaloan dalam penerimaan PHL di lingkungan BUMD milik Pemkot Bengkulu tersebut.
Pemeriksaan terhadap buku rekening milik Samsu Bahari dan istrinya dinilai sebagai upaya penyidik melacak aliran dana yang masuk ke pihak-pihak terkait.
Dugaan gratifikasi mencuat setelah sejumlah PHL mengaku menyetorkan uang hingga Rp120 juta untuk bisa diterima bekerja sebagai PHL di PDAM.
Sebelumnya, kuasa hukum Samsu Bahari, Ana Tasia Pase, mengakui telah melakukan pengembalian uang kepada 23–24 orang PHL dengan total nilai sekitar Rp1 miliar lebih.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan aliran dana haram, termasuk siapa saja yang menerima dan siapa calo yang berperan dalam proses rekrutmen.
Apalagi, dugaan adanya pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi berpotensi menjerat pihak-pihak lain.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut BUMD strategis yang bergerak di sektor air bersih dan dikelola menggunakan dana publik. (Red)
