Kota Bengkulu, Satujuang.com – Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi buka bicara mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemkot Bengkulu setelah November 2023.
“Ini program ataupun instruksi dari pusat, tetapi pemerintah daerah kini sedang berupaya. Salah satunya kita mencoba mencari jalan keluar apakah nanti outsourcing, atau kita memberikan bantuan permodalan. Intinya pemerintah tidak tinggal diam, mohon doanya semoga Allah mudahkan,” ujar Dedy, Selasa (21/2/23).
Berdasarakan penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu Achrawi, terhitung November 2023 PTT tidak lagi dipekerjakan pemerintah.
Sebagai gantinya pemerintah pusat hanya mencatat dua status pegawai yang diakui yakni ASN atau P3K.
Sebelumnya, Achrawi juga menjelaskan, di Kota Bengkulu baru 3 OPDyang melakukan perekrutan P3K sesuai arahan pusat, yakni Dinas Pendidikan, Damkar, dan Dinas Kesehatan.
Untuk tindak lanjut sekitar 2000 PTT lainnya, pihaknya masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.
“Tanggal 28 November 2023 ini seluruh PTT tu di offkan. Jadi mereka sekarang itu bekerja per 31 Januari sampai 28 November jadi hanya 11 bulan. Namun untuk kejelasan lebih lanjut kita masih menunggu petunjuk dari Kemenpan RB, insya allah sebelum tanggal 28 November ada petunjuk yang jelas,” ujar Achrawi.
Kata dia, jika sampai akhir November tidak ada petunjuk pemerintah pusat tentunya pemkot akan kekurangan tenaga SDM.
“Dari hasil perhitungan rasio pegawai ASN yang harus dimiliki pemerintah kota Bengkulu saat ini sebanyak 8.000 orang, namun saat ini jumlah ASN yang ada hanya 4.700 orang,” tuturnya. (Adv)
