Bengkulu Utara – Puluhan jurnalis berencana mendatangi kantor Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Provinsi Bengkulu, pada Senin awal pekan depan.
Namun, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD BU, Evi Fitriani menyampaikan bahwa, dirinya dan Pimpinan tertinggi di Parleman tak akan berada di tempat, Jum’at (17/12/21).
“Kalo bisa ke rumah ibu Ketua sekarang. Karena Senin ibu ketua menghadiri Natal dan saya juga ada urusan keluarga di Jakarta. Tiket sudah dibeli soalnya, jadi jangan tersinggung ya,” kata Evi sembari menutup panggilan jaringan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bengkulu Utara, Ismail Yugo mengatakan, secara pribadi pihaknya menghormati kondisi jika pihak Parlemen dan pejabat terkait tak dapat bertemu dan melakukan audiensi dengan pewarta yang akan melakukan aksi.
Namun secara keorganisasian dan kelembagaan, dirinya menyayangkan ketidakhadiran dua elemen penting di Parlemen Bumi Ratu Samban tersebut.
“Kami menghormati itu, tidak bisa hadir karena urusan pribadi. Namun jawaban harus kami dapatkan. Mereka pejabat publik, wakil rakyat, jika suara kami saja sebagai mitra Parlemen tidak didengar, lalu bagaimana suara rakyat,” kata Ismail.
Ismail menilai, rencana ketidakhadiran Ketua DPRD dan Sekwan dalam aksi audiensi merupakan cerminan kegagalan dalam menjalankan roda organisasi kelembagaan.
Menurutnya, mengutamakan kepentingan bersama merupakan bentuk seorang Negarawan.
Pihaknya berharap polemik ini segera selesai, dengan duduk bersama dan komunikasi yang rapi apapun permasalahan diyakini akan selesai dengan baik.
”Ada masalah ya diselesaikan, ada yang kurang pas ya diselaraskan. Ada yang kurang baik ya diperbaiki, bukan ditinggal pergi,” cetusnya.
Mengandeng organisasi masyarakat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, Jurnalis bakal mengelar aksi meminta klarifikasi terkait anggaran publikasi yang dinilai di monopoli segelintir oknum.
Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan dilakukan pada demonstrasi di depan gedung parlemen.
Para pelaku media di Bumi Ratu Samban ini menilai adanya monopoli anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021.
Tak hanya tebang pilih, dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi disebut-sebut menjadi dalang polemik. Polemik inipun tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Tak hanya di lingkungan Kesekretariatan Dewan, desas-desus lobi oknum pejabat tinggi yang menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi berhembus di beberapa instansi, sementara media lainnya hanya gigit jari.
Sejumlah pewarta sempat meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli ini, namun sejumlah pejabat publik terkesan bungkam. Sementara itu, sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah lainnya memilih berdiam diri. (Rls)
