Oleh: Beni Ardiansyah S.IP
Tingginya elektabilitas dan popularitas Rohidin Marsyah terhadap keterpilihan untuk memimpin Gubernur Bengkulu pada 27 November mendatang telah membuat kalang kabut orang-orang yang selama ini ingin sekali menjadi Gubernur Bengkulu.
Sehingga bermacam isu yang di mainkan, dan banyak tokoh masyarakat dari politisi sampai pakar hukum menyuarakan pendapatnya, tentu terkait dengan putusan MK No: 2 PPU XXI 2023.
Penafsiaran salah hukum Prof Juanda sebagai Pakar Hukum Tatanegara pada tanggal 17 Maret 2024 di salah satu media mengatakan bahwa Rohidin Mersyah tidak dapat maju pada Pilgub 2024, namun nyatanya pada Kamis 29 Agustus beliau mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Bengkulu dengan ribuan masyarakat mengantarkanya ke kantor KPU Provinsi Bengkulu.
Mungkin gerakan ini juga yang mengkhawatirkan banyak orang bahwa tingginya elektabilitas dan popularitas Rohidin Marsyah sejalan dengan yang ada pada politik arus bawah.
Sehingga pada 2 september 2024 melalui tim kuasa hukum Helmi Hasan dan Mian melakukan tuntutan hukum ke KPU juga tuntutan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Saya melihat tindakan ini adalah strategi politik sandera yang sedang tren di republik ini, namun jelas ungkapan ketakutan seorang Helmi Hasan susah menang untuk bersaing dengan Rohidin Marsyah.
Sehingga cara-cara politik sandera sangat dimungkinkan dilakukan dari pada beradu ide gagasan untuk Provinisi Bengkulu, kita tau bahwa mereka adalah orang-orang luar biasa, untuk calon Gubernur mereka tokoh terbaik, keduanya memiliki pretasi diwilayahnya masing-masing.
Helmi Hasan dengan pengalaman Wali Kota Bengkulu sedangkan Rohidin Mersyah dengan pengalaman jabatan Gubernur Bengkulu, satu misi dengan Gubernur baru…!!! satu misi dengan melajutkan…!!!
Program Menentaskan Kemiskinan
Kalau dilihat dari hasil analisis saya dari aspek penuntasan kemiskinan, dua sosok ini adalah orang hebat dengan semua strategi Programnya. Helmi Hasan dengan keberhasilanya terhadap menurunkan angka kemiskinan 1 dekade terakhir tahun 2015 angka kemiskinan kota Bengkulu mencapai 21,14% di bandingkan angka kemiskinan pada tahun 2023 14,71%.
Sedangakan Rohidin Marsyah, dengan keberhasilanya terhadap menurunkan angka kemiskinan 1 dekade terakhir Provinsi Bengkulu, terus melakukan penurunan persentase hingga data terakhir tahun 2023 di angka 13,56% di bandingkan pada tahun 2015 angka kemiskinan Provinsi Bengkulu di angka 17,88%, penyumbang angka kemiskinan terbesar Provinsi Bengkulu daerah perkotaan termasuk Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Helmi Hasan.
Yang menarik dari angka kemiskinan ini, dari 288,46 ribu masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu, 19% penyumbangnya adalah Kota Bengkulu yakni di angka 56,1 orang, ini tentu jadi pertanyaan karena Kota Bengkulu adalah pusat ekonominya Provinsi Bengkulu.
Harapan saya selaku politisi muda yang baru masuk pada orbit politik Provinsi Bengkulu, awalnya saya cukup senang dengan gagasan keberhasilan dari kedua tokoh ini, namun pasca ada tuntutan hukum ke KPU terkait mempersalahkan masa jabatan Rohidin Marsyah, terbesit di pikiran saya sepertinya Helmi Hasan, ingin bertanding tanpa lawan tangguh
Atau malah beliau sudah memiliki prediksi pasti kalah dengan Rohidin Marsyah dalam perebutan kursi Gubernur pada tanggal 27 November mendatang, sehingga cara-cara politik sandra yang trend di gunakan di negara saat ini sedangkan digunakan Helmi Hasan.
Dalam upaya mempercepat hasrat untuk menjadi Gubernur Bengkulu pada tahun 2024 karena pada pertarungan periode lalu di tahun 2020, Helmi Hasan kalah dengan Rohidin Mersyah.
Oleh sebab itu saya berharap ayo kembali mengadu gagasan dari sosok calon gubernur bengkulu tahun 2024 ini, sehingga proses pencerdasan politik di momentum pesta demokrasi pada tahun ini dapat mencerdaskan masyarakat kita.
Salam demokrasi cerdas bukan saling sandra…..!!!
Penulis adalah Politisi dari partai Hanura
Komentar