Batam – Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) masih dua tahun lagi, namun, “hawa panas” jelang 2024 sudah mulai terasa dalam hal kebijakan atau arah pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Jika dilihat dari program pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten dan Kota yang bakal menggelar Pilkada, mayoritas saat ini fokus pada pembangunan fisik, baik kontruksi dan jalan.
Seperti di Kota Batam yang saat ini jor-joran melakukan perluasan jalan, kemudian di Kabupaten Karimun yang sibuk mengembangkan kawasan industri di Tanjung Batu, Pulau Kundur.
Merespon fenomena ini, penggiat anti korupsi, M Hafidz mengatakan, di Kepri berpotensi dan rawan terjadi indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme.
Bahkan ia mensinyalir ada puluhan bahkan ratusan miliar dana yang akan disalurkan dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan LPSE setempat.
“Kalau kita perhatikan, Dua wilayah ini dalam kurun dua tahun terakhir gencar melakukan pembangunan Fisik secara ambisius dan tentunya sangat prestisius,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Karimun misalnya, Bupati sangat ambisius menjadikan kawasan industri di pulau kundur.
“Padahal, kawasan industri di pulau Karimun Besar saja sampai saat ini masih tidak terkelola dengan baik, bahkan, jalan yang dibangun sebelumnya malah rusak sebelum dipakai,” kata pria yang aktif dalam pemberantasan praktik rasuah itu di kawasan Batam Centre, Jumat (26/8/22).
“Di Batam juga seperti itu, proyek fisik dalam dua tahun kedepan ini sangat tinggi, hal ini tentunya perlu perhatian serius dari KPK agar jangan sampai terjadi transaksional yang merugikan keuangan negara yang disalahgunakan dalam Pilkada para Petahana,” terangnya lagi.
