Bengkulu Utara– Akibat gas langka, PNS Bengkulu Utara mendapat larangan untuk membeli LPG 3 Kg bersubsidi oleh Bupati.
“Kami harap penyaluran gas 3 kg tepat sasaran untuk warga yang berhak dan kami melakukan pengawasan terhadap hal ini,” ujar Bupati Bengkulu Utara (BU), Mian.
Dijelaskan Mian, langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan gas 3 kg yang sedang tejadi, agar tidak mempengaruhi sektor ekonomi, terutama harga sembako.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BU telah menyurati pihak Pertamina untuk memberikan solusi atas kelangkaan gas 3 kg di beberapa kecamatan.
“Masyarakat kurang mampu dan usaha kecil sangat bergantung pada keberadaan gas 3 kg, jadi saat gas 3 kg langka berdampak sekali pada masyarakat,” imbuh Mian.
Untuk itu, Pertamina dan Pemkab harus lebih intens dan bekerja sama untuk mengawasi dan mendata kebutuhan gas 3 kg di Bengkulu Utara.
Dijelaskan Sales Area Manager Retail Pertamina, Mochammad Farid Akbar, sebenarnya gas 3 kg di Bengkulu tidak langka, isu kelangkaan gas 3 kg hanya kecemasan masyarakat karena takut kekurangan.
“Hingga akhir tahun 2023, penyaluran elpiji di Provinsi Bengkulu dipastikan tidak akan mengalami kendala, baik dari sisi operasional maupun stok,” ujar Farid.
Farid juga menyatakan bahwa sinergitas yang dibangun akan efektif dalam mengatasi masalah penyaluran elpiji dan BBM subsidi di lapangan.
Pertamina meyakinkan bahwa tidak ada kendala operasional bagi lembaga penyalur atau pangkalan, dan semuanya berjalan normal.
“Kami telah koordinasi dengan pemda dan akan dilakukan pengawasan penyebaran gas 3 kg di lapangan,” imbuh Farid.
Dimana pada bulan Juli sendiri, Pertamina telah menambahkan sekitar 4-5 persen LPG, dengan total 62 ribu LPG yang sudah disalurkan ke lokasi-lokasi strategis.
Menyambut hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Pertamina juga akan menambah gas LPG 3 kg dengan jumlah yang sama seperti bulan sebelumnya.
“Selain itu, Pertamina dan Pemda berkoordinasi dalam memetakan lokasi yang krusial dan rawan akan kelangkaan gas 3 kg,” pungkas Farid.(NT/Oza)
