Bengkulu – Seluruh Fraksi DRPD Provinsi Bengkulu menyatakan setuju Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tahun 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (7/3/22).
Kesimpulan itu disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu yang dihadiri langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di Ruang Rapat Paripurna.
Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan terhormat.
Di samping itu, menanggapi kritik dan saran anggota dewan terhadap View Tower dan juga Mess Pemda, Gubernur Rohidin menjelaskan, untuk View Tower yang direncanakan dirobohkan karena telah dilakukan berbagai kajian dari berbagai aspek, seperti kajian teknisnya, nilai ekonomisnya, azaz manfaatanya, konteks nilai budayanya.
“Artinya, kebermanfaatan itu benar-benar menjadi pertimbangan utama di samping segi teknis dan ekonomisnya,” jelas Gubernur Rohidin.
Sedangkan untuk Mess Pemda, Gubernur Rohidin menjelaskan, telah dilakukan beberapa kali lelang untuk kerjasama pengelolaan Mess Pemda ke pihak ketiga, namun semuanya gagal karena belum ada satupun perusahan yang menyatakan sanggup untuk mengelola Mess Pemda tersebut.
Karena menurutnya, nilai investasi yang sangat besar mencapai Rp 54 miliar yang membuat mereka (perusahan pihak ketiga) merasa keberatan untuk mengelola Mess Pemda tersebut.
“Jalan satu-satunya yaitu anggaran APBD kita yang harus menyelesaikannya, namun dibutuhkan anggaran yang besar untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
