Bengkulu, Satujuang.com – Efektivitas pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi kembali dipertanyakan setelah konsumen di Kota Bengkulu menjadi korban celah keamanan sistem digital Subsidi Tepat MyPertamina, Senin (9/11/26).
Program yang digadang-gadang mampu menutup kebocoran BBM subsidi tersebut dinilai rapuh di tingkat pengawasan nozel menyusul insiden yang dialami pengendara bernama Hendra Gunawan.
Hendra yang mengendarai mobil Toyota Avanza bernomor polisi BM 1900 ZV ditolak petugas saat hendak mengisi Pertalite di salah satu SPBU di Kota Bengkulu usai mengantre cukup lama.
Penolakan tersebut terjadi lantaran sistem mendeteksi kuota harian barcode kendaraannya sudah terpakai melakukan transaksi di lokasi lain.
Berdasarkan data mesin transaksi SPBU, barcode mobil Hendra tercatat telah digunakan di SPBU Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sekitar pukul 09.00 WIB pada hari yang sama.
Kejanggalan ini membuat korban meradang, mengingat kendaraan fisik miliknya berada di Kota Bengkulu dan belum pernah mengisi bensin sejak pagi.
“Saya sudah antre lama di SPBU Kota Bengkulu, pas mau isi malah ditolak petugas karena katanya barcode mobil saya sudah dipakai transaksi jam 9 pagi di SPBU Tanjung Kemuning, Kaur,” ungkap Hendra.
Ia mengecam lemahnya pengawasan petugas SPBU di lapangan yang meloloskan transaksi pihak lain menggunakan identitas kendaraannya.
“Mobil fisik ada di sini dan saya sama sekali belum beli bensin,” tegasnya.
Jarak antara Kota Bengkulu dan Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur terbentang lebih dari 180 kilometer dengan waktu tempuh normal empat hingga lima jam perjalanan darat.
Fakta tersebut mengindikasikan kuat adanya praktik penggandaan barcode digital atau kelalaian operator SPBU yang melayani pembelian tanpa mencocokkan nomor polisi fisik kendaraan.
Kelemahan paling fatal terletak pada kebiasaan operator yang kerap sekadar memindai tangkapan layar ponsel atau lembaran cetak tanpa memverifikasi unit mobil yang berada tepat di depan dispenser.
Jika SOP verifikasi visual ini diabaikan, digitalisasi subsidi BBM yang dibangun Pertamina dinilai tidak ubahnya formalitas yang justru merugikan pemilik kendaraan sah.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel didesak segera mengusut rekam jejak digital transaksi di SPBU Tanjung Kemuning serta menjatuhkan sanksi jika ditemukan unsur kesengajaan dari oknum operator.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina Patra Niaga Bengkulu maupun pengelola SPBU terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai indikasi penyalahgunaan data tersebut.
Redaksi Satujuang.com tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi pengelola SPBU maupun Pertamina guna menjamin keberimbangan informasi.
(Red)
