Kota Bengkulu, Satujuang.com – Skandal dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Bahan Pangan beras di salah satu kelurahan Kota Bengkulu, kini resmi memantik reaksi keras dari parlemen.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto S.Pt MAP meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bersama Perum Bulog dan Dinsos turun tangan membongkar dugaan permainan data dan pengalihan hak beras warga tersebut.
Dediyanto menegaskan, alur penyaluran bansos dari pusat yang berbasis data DTSEN sudah memiliki kriteria ketat dan tidak boleh diacak-acak begitu saja.
“Kita prihatin dengan kejadian ini. Minta Pemkot Bengkulu dan semua pihak yang terlibat dalam alur ini untuk ikut mengecek, menemukenali problem di lapangan lalu melahirkan solusi,” tegas Dediyanto, saat dihubungi Rabu (30/9/26).
Sorotan tajam ini mengemuka setelah mencuatnya dugaan praktik pengalihan beras dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sah kepada pihak lain tanpa prosedur baku.
Menurut Dediyanto, meskipun dalih yang dipakai oknum adalah memberikan beras kepada warga lain yang dianggap layak, tindakan sepihak yang mengorbankan hak penerima resmi tetap tidak dapat dibenarkan.
“Harus di-backup ini, ada apa di balik semua ini? Kalau beras untuk si A dialihkan ke si B, tidak bisa langsung diberikan karena harus dikomunikasikan ke Bulog dan DTSEN. Apalagi jika si A masih berhak,” cecarnya.
Legislator PAN ini meminta penyelidikan menyeluruh melibatkan Dinsos Kota Bengkulu, Perum Bulog, Camat, Lurah, hingga pendamping Kementerian Sosial agar akar masalah terungkap terang.
Dediyanto mengingatkan bahwa solusi bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar di data pusat sebenarnya bisa disalurkan via bantuan Pemkot atau Baznas, bukan dengan menilap hak KPM resmi.
Desakan keras dari Fraksi PAN ini kian mempertegas: Tak ada lagi tempat bersembunyi di balik dalih ‘pembinaan’, skandal ini harus diusut tuntas dan para oknum penyeleweng wajib disapu bersih! (Red)
