Blitar, Satujuang.com – Komisi II DPRD Kota Blitar mempertanyakan pengajuan anggaran fisik pembangunan proyek sirkuit balap Sentul senilai Rp10 miliar untuk tahun anggaran 2027 oleh Dispora Kota Blitar.
Pasalnya, usulan anggaran bernilai jumbo tersebut diajukan saat dokumen perencanaan dasar berupa studi kelayakan (feasibility study) justru molor melampaui masa kontrak.
Padahal, tenggat kontrak penyusunan dokumen kelayakan sirkuit tersebut semestinya telah resmi berakhir sejak Sabtu (24/10) lalu.
Sorotan tajam dewan mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur di Ruang Paripurna DPRD Kota Blitar pada Senin (9/11/26).
Pada APBD 2026, pihak dewan sebenarnya telah meloloskan alokasi dana awal sebesar Rp1 miliar untuk menuntaskan studi kelayakan, master plan, Detail Engineering Design (DED), hingga dokumen lingkungan.
Namun hingga memasuki pertengahan November 2026, berkas teknis lanjutan tersebut belum kunjung rampung diserahkan ke meja parlemen daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menilai ada lonjakan langkah yang tidak proporsional antara tahap perencanaan dasar dan pengajuan anggaran fisik.
“Kami mengundang pihak IMI Provinsi Jatim untuk mendalami rencana pembangunan sirkuit di Sentul. Padahal pembangunan sirkuit di Sentul sudah dianggarkan dan disetujui DPRD tahun 2026, tetapi belum bisa dilaksanakan karena beberapa kendala,” kata Yohan.
Ketatnya pengawasan terhadap Dispora ini melanjutkan sikap kritis Komisi II pimpinan Yohan, yang sebelumnya juga menyoroti kelemahan administratif dalam tata kelola anggaran hibah keolahragaan daerah.
Selain persoalan dokumen dasar yang mandek, kelayakan calon lintasan balap tersebut terganjal masalah legalitas rekomendasi teknis.
Sirkuit yang diproyeksikan menggelar kejuaraan resmi wajib mengantongi izin standarisasi dari IMI Jawa Timur agar tidak dinyatakan ilegal.
Yohan menyayangkan sikap Dispora dan pengurus cabang IMI Kota Blitar yang dinilai abai menjalin koordinasi dengan induk organisasi otomotif regional tersebut.
“Ternyata dinas terkait dan cabang IMI setempat belum melakukan koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami, karena pembangunan sirkuit memerlukan keahlian khusus dan dukungan organisasi induk,” jelas Yohan.
Menyikapi kekacauan perencanaan itu, Komisi II menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Dispora Kota Blitar dan jajaran IMI Kota Blitar guna meminta pertanggungjawaban terbuka.
Pemanggilan tersebut difokuskan untuk mencecar motif pengajuan dana Rp10 miliar sebelum studi beres, jadwal tuntasnya DED, serta kepastian rekomendasi resmi IMI Jawa Timur.
Yohan mengingatkan risiko pemborosan uang rakyat jika proyek fisik dipaksakan berjalan tanpa fondasi kajian yang matang.
“Kami khawatir anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal jika persiapan teknis dan koordinasi belum matang. Kami akan memanggil kembali pihak Dispora Kota Blitar dan cabang IMI Kota Blitar untuk klarifikasi lebih lanjut,” pungkasnya.
(Herlina)
