Kota Bengkulu, Satujuang.com – Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan empat pedagang Saung Bigi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terkait pembongkaran lapak di kawasan Pantai Panjang, Kamis (12/11).
Dalam amar putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut, majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000.
Gugatan itu sebelumnya dilayangkan oleh Erna Juwita A, Sudisman, Muhammad Anser Sirait, dan Nupian Bobi melawan Wali Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata, serta Dinas Satpol PP Kota Bengkulu.
Kuasa Hukum Pemkot Bengkulu sekaligus Kuasa Hukum Satpol PP, Rizki Dini Hasanah SH menyambut gembira putusan majelis hakim yang memenangkan pihak pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita melihat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa kita memenangkan perkara Saung bigi ini. Amar putusannya menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Jadi, kita menang telak,” ujar Dini, Kamis.
Menurut Dini, putusan tersebut menjadi bukti bahwa seluruh tahapan dan argumentasi hukum yang disampaikan pemerintah daerah telah dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim.
“Pada prinsipnya, kami menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun, setiap proses hukum tentu harus dihormati, termasuk putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kami berharap putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Bengkulu,” tegas Dini.
Senada dengan Dini, anggota tim hukum Pemkot Bengkulu lainnya, A Yamin SH, memastikan pihaknya tinggal menunggu salinan resmi putusan melalui sistem e-Court untuk dilaporkan kepada Wali Kota Bengkulu.
“Alhamdulillah, setelah kami membaca putusan pada 12 November 2026, gugatan dari penggugat ditolak seluruhnya. Artinya, kami dari pihak tergugat, Pemerintah Kota Bengkulu, memenangkan perkara ini,” ucap pria yang akrab disapa Omeng tersebut.
Apresiasi atas kemenangan ini juga disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Hukum Pemerintah Kota Bengkulu yang telah bersungguh-sungguh bersama pemerintah kota memperjuangkan dan menjawab gugatan dari penggugat. Semoga tetap bersemangat mendampingi pemerintah kota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kota Bengkulu,” kata Sahat.
Namun, kemenangan Pemkot Bengkulu di tingkat pertama tidak menghentikan langkah hukum para pedagang kecil yang lapaknya diratakan pada 30 April 2026 lalu.
Sehari setelah vonis dibacakan, Jumat (13/11/26), pemilik Saung Bigi sekaligus penggugat utama, Erna Juwita A atau yang akrab disapa Dodo Erna, bersama kuasa hukumnya Hj Maghdaliansi SH MH, menyatakan resmi mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.
Dodo Erna menegaskan langkah banding diambil bukan semata-mata demi mengejar nilai nominal ganti rugi, melainkan untuk memperjuangkan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan bagi masyarakat kecil.
“Kalau memang ada aturan, silakan dijalankan. Tetapi jangan lupa ada manusia di balik persoalan itu. Ada kehidupan, ada keluarga, ada usaha yang dibangun dengan susah payah. Jangan hanya melihat dari sisi kewenangan, tetapi lihat juga dampak dan perasaan masyarakat yang mengalaminya,” ungkap Dodo Erna, Jumat (13/11/2026).
Ia berharap pertarungan hukum di tingkat banding kelak mampu mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kecil.
“Harapan saya sederhana, ke depan pemerintah lebih bijaksana. Jangan pernah meremehkan masyarakat kecil hanya karena mereka awam dan takut bersuara. Kekuasaan itu ada batasnya, tetapi nilai kemanusiaan harus selalu dikedepankan,” pungkas Dodo Erna.
(Red)
