Kota Bengkulu, Satujuang.com – Perjuangan hukum empat pedagang Saung Bigi melawan Pemkot Bengkulu di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu berakhir pilu setelah majelis hakim menolak seluruh gugatan mereka pada Kamis (12/11).
Menariknya, vonis perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl yang memenangkan pihak pemerintah daerah tersebut sempat mengalami dua kali penundaan pembacaan putusan sebelum akhirnya diketok.
Keempat warga kecil tersebut, yakni Erna Juwita A atau Dodo Erna, Sudisman, Muhammad Anser Sirait, dan Nupian Bobi, menempuh jalur hukum selama hampir lima bulan setelah lapak mereka diratakan ekskavator pada Kamis (30/4) silam.
Sebelum mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, tim kuasa hukum pedagang dari Kantor Hukum Lian & Partners sempat menempuh mediasi dengan Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing pada awal Mei 2026 serta melayangkan somasi bernomor 12/CKBt.G/IV/2026 pada 17 Mei 2026.
Catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bengkulu merekam bahwa sidang bergulir ketat sejak 24 Juni 2026, di mana keempat penggugat selalu hadir langsung sementara perwakilan Tergugat dua kali mangkir pada sidang awal.
Memasuki penghujung persidangan, pembacaan putusan pada sidang ke-19 tanggal 22 Oktober 2026 di Ruang Wirjono Prodjodikoro dan sidang ke-20 melalui saluran e-Court pada 29 Oktober 2026 tertunda dengan keterangan resmi putusan belum siap.
Setelah tertunda selama tiga pekan, majelis hakim akhirnya mengetok palu putusan dalam sidang ke-21 pada Kamis (12/11/26) yang menolak gugatan seluruhnya dan menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.470.000.
Putusan yang memenangkan Pemkot Bengkulu ini memotret ketimpangan tajam antara sanksi internal birokrasi dengan kerugian nyata ratusan juta rupiah yang diderita warga kecil.
Pangkal kekacauan administrasi tersebut bermula dari terbitnya Surat Nomor 556/84/D.Par/2026 berkop Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, tetapi justru ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Drs. Sehmi, serta memakai stempel Sekretariat Daerah.
Aktivis anti-korupsi M Hafis sebelumnya menegaskan bahwa cacat kewenangan atau ultra vires itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena pejabat Setda tidak memiliki mandat menandatangani surat dinas teknis.
“Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014, tindakan pemerintahan dinyatakan batal demi hukum jika dibuat oleh pejabat yang sama sekali tidak memiliki kewenangan,” papar Hafis menyoroti dokumen tersebut.
Kecacatan dokumen itu bahkan diakui Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah di muka persidangan saksi 5 Oktober 2026 lalu, yang menyebut pejabat penanda tangan telah dijatuhi sanksi teguran secara lisan maupun tertulis.
Selain cacat tanda tangan, empat lembar surat peringatan (SP) sejak Juni 2025 hingga Maret 2026 hanya melarang bangunan berjarak lima meter dari breakwater.
Namun SP kelima tanggal 17 April 2026 mendadak memerintahkan perobohan total tanpa berita acara maupun pendataan aset.
Akibat penggusuran paksa di Zona 3 Pantai Panjang itu, para pedagang menderita kerugian fisik bangunan mencapai Rp160 juta serta kehilangan pendapatan harian sekitar Rp300 ribu per hari, sementara Ombudsman Bengkulu pun bergeming menyikapi dugaan maladministrasi tersebut.
Tak ingin menyerah pada nasib, Dodo Erna bersama kuasa hukumnya Hj Maghdaliansi SH MH. resmi menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Jumat (13/11/26) demi memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil.
(Red)
