Kota Bengkulu, Satujuang.com – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu yang menolak gugatan empat pedagang Saung Bigi pada Kamis (12/11) menyisakan tanda tanya besar.
Pasalnya, amar putusan perkara Nomor 54/Pdt.G/2026/PN Bgl tersebut tampak berbanding terbalik dengan rangkaian fakta pengakuan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang terungkap di ruang sidang pembuktian.
Pada sidang pemeriksaan saksi Senin (5/10) lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah di hadapan majelis hakim mengakui adanya kekeliruan administrasi oleh Dinas Pariwisata dalam proses penertiban 30 April 2026.
Dalam sidang yang sama, Kasatpol PP Kota Bengkulu juga mengonfirmasi bahwa pembongkaran saung menggunakan alat berat ekskavator berjalan atas perintah Kepala Dinas Pariwisata Nina Nurdin tanpa instruksi tertulis Sekda maupun berita acara penertiban.
Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Hj Maghdaliansi SH MH, sebelumnya menegaskan bahwa saung kliennya tidak berdiri di atas fasilitas umum jogging track, breakwater, maupun kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Dalam sidang pembuktian terungkap jelas ada kesalahan administrasi dari Dinas Pariwisata dan diakui oleh Pak Sekda. Saung milik klien kami ini berada di zona yang diperkenankan untuk berdagang, bukan berdiri di atas bangunan breakwater, jogging track, atau kawasan RTH,” ujar Maghdaliansi usai sidang saksi Oktober lalu.
Kini, setelah gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp500 juta tersebut kandas di PN Bengkulu, pertimbangan hukum atau ratio decidendi majelis hakim menjadi sorotan utama.
Para pihak saat ini masih menunggu unggahan salinan lengkap putusan melalui sistem e-Court untuk membedah apakah gugatan ditolak karena menyentuh pokok perkara atau terbentur persoalan kompetensi absolut peradilan.
Secara hukum acara, sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Onrechtmatige Overheidsdaad atas tindakan faktual pemerintah dan cacat wewenang surat dinas sering kali beririsan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca-terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019.
Terlepas dari perdebatan teknis yuridis di tingkat pertama, pihak pedagang melalui pemilik Saung Bigi, Erna Juwita A alias Dodo Erna, memastikan telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Jumat (13/11/26).
Majelis hakim tinggi nantinya akan menguji ulang seluruh berkas perkara, termasuk kontradiksi antara pengakuan salah administrasi pejabat daerah dengan nasib aset warga yang telah rata dengan tanah.
(Red)
