Satujuang, Bengkulu– Program sekolah gratis yang dicanangkan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendapat tanggapan kritis dari Forum Komite Sekolah se-Provinsi Bengkulu.
Pihak Forum Komite, Prof.Sudarwan Danim, menyebut bahwa wacana tersebut masih sebatas euforia politik, tanpa diiringi bukti nyata di lapangan hingga saat ini.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis (19/6/25), yang secara khusus membahas rencana penghapusan pungutan sekolah.
“Kita sambutlah apa yang dilakukan oleh gubernur, tapi pendidikan yang berkualitas itu adalah hak semua orang dan semua orang tua menghendaki pendidikan anaknya jadi berkualitas,” sampai Sudarwan.
Namun masalahnya, kata dia, harus berfikir realistis, apakah secara finansial APBD Bengkulu memungkinkan, karena tidak semua daerah punya kemampuan fiskal, termasuk Bengkulu.
Ia mempertanyakan sejauh mana program “sekolah gratis” itu telah diwujudkan dalam anggaran nyata.
“Gubernur menggagas sekolah gratis, tapi kita harus bisa membedakan antara pengakuan dengan fakta. Kalau pengakuan, semua orang bisa. Belum ada fakta, termasuk dari gubernur. Faktanya masih nol,” tandasnya.
Menurutnya, pembuktian itu baru bisa terlihat jika kebijakan tersebut muncul dalam struktur anggaran.
“Mungkin faktanya itu apakah akan mulai muncul di APBD-P atau nanti di APBD tahun depan. Kalau kesanggupan, kita suka-suka aja. Tapi mana faktanya? Tunjukkan buktinya, dan kita sekarang sedang menuju ke arah pembuktian itu,” ucapnya.
Lebih jauh, Sudarwan juga mengklarifikasi isu yang beredar soal pungutan liar yang kerap viral di media sosial.
Ia memastikan bahwa rapat komite di sekolah-sekolah selama ini berlangsung demokratis dan menyasar kelompok ekonomi menengah ke atas.
“Saya berani memastikan bahwa dalam rapat-rapat komite tidak ada kesulitan dalam membuat keputusan untuk meminta sumbangan dari masyarakat. Orang-orang yang nggak mampu, yang dapat KIP, KIS, atau keterangan dari lurah, itu semua sudah dibebaskan,” jelasnya.
Ia bahkan menantang publik untuk mengecek langsung ke sekolah. Ia turut mempertanyakan siapa pihak yang curhat di TikTok atau di media massa terkait uang sumbangan di sekolah yang sempat ramai dibicarakan.
“Jangan-jangan itu bukan orang tua murid. Jangan-jangan itu merupakan kompetisi kawan-kawan guru, karena isu yang beredar begitu,” katanya.
Pernyataan keras dari Forum Komite ini menjadi sinyal bahwa wacana sekolah gratis harus disertai keberanian fiskal, bukan sekadar retorika politik. Jika ingin menghapus pungutan, maka negara dalam hal ini pemerintah daerah harus hadir secara penuh. (Red)
