Pemko BATAM BP BATAM

Laporan Tak Diindahkan, BPS and Partners Layangkan Surat ke Presiden Jokowi Hingga Kapolri

(Dari kiri) Fera Rahma Sari SH, Bayu Purnomo Saputra SH, M Tri Candra Rista SH dan Yosie Wulan Dari SH

Bengkulu – Terhitung total sudah lebih dari enam kali melapor tentang dugaan Praktik Mafia Tanah ke Polda Bengkulu, Polres Bengkulu Utara dan Polres Bengkulu Tengah.

Akan tetapi hingga sekarang belum juga ada tindak lanjut dan kepastian hukum terkait laporan tersebut.

Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Bayu Purnomo Saputra (BPS) and Partners akhirnya memutuskan akan melayangkan surat ke Jakarta pada Senin (27/6/22) esok.

Tim Kuasa Hukum ini terdiri dari Bayu Purnomo Saputra SH, Yosie Wulan Dari SH, Fera Rahma Sari SH, dan M Tri Candra Rista SH.

Baca Juga :  Yusril : Presiden Atau Mendagri Tak Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Tidak main-main, surat tersebut mereka tujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/ BPN, serta KPK.

Dijelaskan oleh Bayu, berdasarkan data dan fakta dari kliennya, mereka Tim Kuasa Hukum menemukan indikasi yang mengarah ke dugaan praktik Mafia Tanah.

“Kami temukan adanya percobaan secara estafet dan bergantian atau bergilir atas aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang, untuk menguasai tanah milik klien kami,” kata Bayu, Minggu (26/6/22).

Pada awalnya, kata Bayu, mereka melakukan aksi premanisme dengan mengambil hasil perkebunan lahan tersebut.

Baca Juga :  KNPI Kota Bengkulu Gelar Rapimda

Kemudian mengaku-ngaku tanah itu milik orang tuanya atau nenek moyangnya dengan dalih memiliki dokumen sah atas tanah tersebut.

“Kami juga menduga mereka bekerjasama dengan Kepala Desa setempat, menerbitkan dokumen baru atas tanah tersebut tanpa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku,” bebernya.

Bayu berharap, dengan dilayangkannya surat ke lembaga-lembaga terkait, akan mendorong segera dilakukannya investigasi di lapangan maupun di intern lembaga Kepolisian.

Ia bersama Tim, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar serius dalam menangani perkara ini, serta meminta Kapolri dan Kejaksaan Agung RI memonitori perkara ini sampai kliennya mendapatkan keadilan.

Baca Juga :  Tusuk Saudara Kandung, Warga Kepahiang Ditangkap Polisi

“Kami bersama Tim, juga akan menguji keabsahan kepemilikan lahan antara sekelompok yang diduga para Mafia Tanah tersebut, baik secara pidana maupun perdata dimuka hukum,” tegasnya.

Menutup keterangan Bayu berharap, APH menjadikan persoalan yang menyangkut hak masyarakat terkait indikasi praktik Mafia Tanah sebagai prioritas utama untuk diselesaikan dengan cepat.

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi,” pungkas Bayu. (Red/Sj007)