Bengkulu, Satujuang.com – Tragedi keracunan massal yang menimpa belasan siswa di SDN 18 Taba Tebelet, Kabupaten Kepahiang, memicu kemarahan mendalam dari pihak legislatif.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH angkat bicara secara lantang dan mengutuk keras kecerobohan tata kelola operasional dapur penyedia makanan dalam program strategis nasional tersebut.
Insiden ini dinilai menjadi alarm keras sekaligus konformasi nyata atas kebobrokan dokumen izin, sanitasi, dan standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkulu yang sempat dibongkar dewan saat sidak bulan Mei lalu.
“Kejadian hari ini di Kepahiang adalah alarm keras! Beberapa minggu lalu saat kami melakukan sidak, Komisi IV sudah mengingatkan dengan tegas agar operasional dapur dan sarana prasarana dilengkapi dulu sebelum berjalan penuh. Hari ini, 16 orang harus dilarikan ke Puskesmas. Ini tidak boleh ditoleransi, jangan main-main dengan keselamatan anak-anak kita!” tegas Usin Abdisyah Putra Sembiring dengan berang, Kamis malam (4/6/26).
Berdasarkan data kronologi di lapangan, petaka ini bermula ketika 1.169 anak sekolah di bawah naungan SPPG Taba Tebelet (Yayasan Putri Bungsu Asia) menyantap menu MBG berupa nasi putih, telur balado, perkedel tahu, tumis kol jagung, dan buah salak.
Dapur SPPG penyuplai menu bermasalah yang melayani 5 sekolah di Kecamatan Kepahiang tersebut santer disebut-sebut milik seorang mantan Pejabat Utama (PJU) Kepolisian.
Analisis teknis awal mengindikasikan adanya kelalaian fatal pada dapur raksasa tersebut:
- Kontaminasi Bakteri: Adanya indikasi kuat kontaminasi silang pada bahan mentah akibat proses memasak telur yang tidak matang (bakteri E. coli).
- Sanitasi Buruk: Pencucian sayur kol yang tidak higienis serta waktu tunggu konsumsi yang terlalu lama akibat rantai distribusi penyimpanan yang tidak standar.
- Lemahnya Pengawasan: Sistem quality control oleh PIC di sekolah yang mandul dan tidak berjalan optimal.
Hingga Kamis malam, dari total 16 korban terkontaminasi yang dilarikan ke UPT Puskesmas Kelobak, sebanyak 6 siswa dan 2 penjaga sekolah dilaporkan masih harus menjalani perawatan intensif dan dipasangi infus.
Sementara, 8 siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang.
Krisis di Bengkulu ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan skandal besar di tingkat pusat yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penyidik Kejagung diketahui tengah membongkar mafia proyek dengan modus penunjukan yayasan pelaksana di tingkat SPPG yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen resmi dan kualifikasi dengan dalih percepatan program.
Dugaan markup barang di tingkat nasional tersebut ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun.
Amburadulnya manajemen ini pula yang memicu langkah ekstrem Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya pada Selasa (2/6) lalu.
Menyikapi situasi darurat yang telah menelan korban jiwa anak-anak ini, Usin Sembiring mengeluarkan empat poin instruksi dan rekomendasi hitam:
- Buka Hasil Uji Laboratorium: Mendukung penuh Polres Kepahiang, Loka POM Rejang Lebong, dan BPOM Bengkulu yang telah menyita sampel makanan. Hasil uji klinis harus dibuka transparan tanpa ada yang ditutupi.
- Bekukan Dapur : Meminta dinas terkait menghentikan sementara seluruh operasional distribusi dari dapur SPPG Taba Tebelet hingga standardisasi sarana prasarana dipenuhi 100%.
- Gratiskan Pengobatan Korban: Menuntut Pemkab Seluma dan Kepahiang melalui Dinas Kesehatan setempat menjamin seluruh biaya perawatan medis korban hingga sembuh total.
- Audit Massal Seluruh Dapur Se-Provinsi: Komisi IV mendesak korwil SPPG di seluruh kabupaten/kota di Bengkulu melakukan audit investigatif mendalam terhadap seluruh mitra dapur tanpa pandang bulu.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program mulia Presiden Prabowo untuk masa depan anak-anak kita, namun eksekusinya di lapangan tidak boleh ceroboh. Komisi IV akan segera memanggil penanggung jawab program, Dinas Kesehatan, dan BPOM untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. Kami kawal kasus ini sampai tuntas!” pungkas Usin.
Di sisi lain, pihak Kejagung sebelumnya menegaskan peluang adanya penambahan tersangka baru dari tingkat daerah (SPPG) jika ditemukan bukti kelalaian dan afiliasi melawan hukum.
Dengan jatuhnya korban di Kepahiang, pintu sel tahanan kini terbuka lebar bagi pengelola dapur yang nakal di wilayah Bengkulu. (Red)
