Kritik Pedas Pratikno Kepada Pengelolaan PDAM Jepara

Wakil Ketua II DPRD Jepara, H. Pratikno.

Jepara – Carut marut pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Jungporo Kabupaten Jepara mendapat sorotan tajam Wakil Ketua II DPRD Jepara, H. Pratikno.

Hal ini tak lepas dari banyaknya aduan dan keluhan warga di beberapa desa di Jepara. Terutama warga Ujung Pandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Sebagian besar warga Ujung Pandan ini mengeluhkan buruknya layanan PDAM Tirto Jungporo terkait tersendatnya aliran air yang sering macet hingga kualitas air yang keruh dan bau.

Hal tersebut pun diungkapkan saat audiensi warga Desa Ujung Pandan, Kecamatan Welahan dengan jajaran Direksi PDAM dan anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Pratikno mengatakan, pelayanan PDAM Jepara menurutnya masih sangat buruk. Hal tersebut diungkapkan Pratikno kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (9/3/22).

Ungkapan Pratikno itu terkait hasil audiensi warga Ujung Pandan, Kecamatan Welahan dengan Direksi PDAM beberapa hari lalu.

“Pelayanan PDAM menurut hasil evaluasi kami setiap tahun belum nampak perkembangan baiknya. Itu terakhir,  audiensi yang diminta oleh warga Ujung Pandan Kecamatan Welahan memang sangat buruk,” ujarnya.

Menurut Pratikno, Kepala PDAM mengakui sendiri ada salah satu sumber air dari Embung Pes ketika diolah ternyata airnya masih baud an tidak layak.

“Buat masak dan buat minum rakyat masak bau seperti itu, suruh bayar lagi, dan itu diakui karena ada kecerobohan anak buahnya. Itukan fatal itu,” seru Pratikno.

Hasil audiensi bersama warga dan PDAM belum lama ini menurut Pratikno memang disepakati paling lama satu Minggu setelah audiensi ada perubahan sehingga kebutuhan air di Ujung Pandan terselesaikan.

“Tidak ada istilah macet macet. Dan airnya harus air yang bersih dan PDAM menyanggupi,” jelasnya.

Lebih ironis lagi, ucap Pratikno, ada 101 pelanggan PDAM yang bukan warga Jepara tapi warga Demak, walaupun itu pelanggan lama dari direktur yang lama.

“Itu pelanggaran, karena perdanya untuk Kabupaten Jepara. Kenapa itu nyebrang ke Kabupaten Demak,” herannya.

“Walaupun datanya pake orang Jepara artinya itu kan ada manipulasi data, dan harga perkubiknya juga beda,” terangnya.

Pratikno menghimbau, sepanjang kebutuhan air bersih warga Ujung Pandan itu belum tercukupi tidak boleh air itu dibawa ke Demak karena itu satu jalur.

“Masak kebutuhan orang Jepara kekurangan kok dibawa ke Demak itu kan sangat ironis,” ucapnya.

Baca Juga :  Khairil dan Wibowo Terpilih Ketua dan Sekretaris FKPT Bengkulu 2022-2024

Selain menyinggung buruknya pelayanan, Pratikno juga menyoroti adanya dana hibah yang digelontorkan kepada PDAM sebesar Rp6,3 milyar yang sampai sekarang LPJ nya belum diberikan.

“Kami sangat kecewa dengan direktur PDAM. Dia selalu kami beri kesempatan, tapi faktanya sudah beberapa tahun ini belum ada datanya,” ujarnya lagi.

“Mungkin satu dua hari ini akan kami tanyakan lagi, itu kesanggupan mereka karena tidak bisa main-main ini, kami harus serius kesitu,” tegasnya.

Selain adanya keluhan dari warga Ujung Pandan, Pratikno juga menyoroti pelayanan di kecamatan lainnya.

Bahkan, menurutnya ada juga beberapa kegiatan dari PDAM yang mangkrak belum terselesaikan.

“Ada titik-titik tertentu yang tercukupi, namun banyak juga titik-titik tertentu yang belum tercukupi dan sangat memprihatinkan. Daerah kota, terus daerah Welahan,” kata Pratikno.

“Dan ada kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu banyak yang mangkrak juga, misalnya membuat sumur tidak sampai tuntas untuk difungsikan, itu kan merugikan,” tandasnya.

Pratikno berharap, PDAM harus kerja secara profesional, dan tidak main-main di situ. Direktur PDAM sendiri mengatakan tiga hal yang menjadi program yang membuatnya sedih.

Satu poin yang membuatnya sedih walaupun itu perlu, tapi menurutnya itu tidak pantas disebutkan.

Lanjutnya, Direktur PDAM ingin melayani pelanggan dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang sewajarnya dan mensejahterakan karyawannya.

“Kalimat sejahtera ini lho, walaupun itu juga perlu tapi kan orak pantes disebutno ngono lho, lawong PDAM pelayanannya carut marut tidak karu karuan kok,” sungutnya.

“Sejahtera itu ketika PDAM sudah mampu memberi pelayanan yang terbaik. Kalau kesejahteraan kan sudah ada gaji sudah ada apa, istilah sejahtera itu bagaimana, saya kan jadi tanda tanya besar,” ungkapnya.

“Saya berfikir, kalau memang Kepala PDAM tidak mampu menjalankan tugas fungsinya untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat pelanggan, ya dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak mampu ya bagaimana?,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Direktur Keuangan PDAM Tirto Jumporo Jepara, Prabowo, ketika dikonfirmasi masalah tersebut menjelaskan, terkait pemberitaan yang berkembang selama ini tentang adanya dana hibah sebesar Rp6,3 Milyar yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dirinya menjelaskan secara rinci kegunaan dari dana tersebut. Menurutnya, dana itu sudah direalisasikan dalam penyediaan komponen dan peralatan untuk pelanggan baru agar bisa mendapatkan akses air minum.

Baca Juga :  Satlantas Polrestabes Semarang Gelar Vaksinasi dan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas

“Sebenarnya 6,3 milyar itu bukan untuk program itu tapi program MBR atau program Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari PUPR dan Kementerian Keuangan,” jelas Prabowo.

“Jadi obyeknya bukan untuk yang disampaikan itu, tapi untuk mempercepat masyarakat mendapatkan akses air minum, jadi hubungannya dengan penambahan pelanggan untuk memperluas cakupan pelayanan,” paparnya.

Komponen untuk menambah pelanggan, menurut Prabowo banyak, diantaranya harus disediakan sumber air baku, harus disediakan transmisi distribusinya, harus disediakan asesoris perangkat di pelanggannya.

Prabowo menjelaskan, dana itu sebenarnya memang dari penyertaan modal, tapi ingat, itu mendapatkan ganti dari pemerintah pusat lho, bukan dikasih Pemda.

“Jadi ceritanya sebenarnya karena PDAM ikut program itu sebanyak 2100 pelanggan, nanti akan mendapat uang pengganti atau hibah dari kementerian PUPR dan Keuangan,” ungkapnya.

Terkait adanya perbedaan tarif, Prabowo menjelaskan bahwa perhitungan tersebut hanya merupakan subsidi silang dan tidak memberatkan para pelanggan karena sudah ada kesepakatan.

“Itu kesepakatan pada waktu itu. Seng jenenge dodolan kan aku boleh, jenengan tapi syarate Iki. Dan perbedaan tarif itu tidak merugikan pelanggan lho, tidak merugikan pelanggan yang ada di ujung pandan to,” ucapnya.

“Jadi di penggolongan R2 . Kalau sana R3, kalau 10 meter kubik pertama, itu kalau di R2 itu 22800 kalau R3 31700. Selisihnya dikit lho. Kalau R1 itu yang paling bawah kan di sistem kita dalam menjual itu subsidi silang. Yang lemah dibantu yang kuat. Jadi selisihnya segitu,” jelasnya.

Disinggung mengenai adanya aliran PDAM yang masuk ke wilayah Kabupaten Demak , Prabowo menerangkan bahwa itu terjadi pada tahun 2002 dan berbarengan proses dibuatnya sistem di wilayah tersebut.

Cerita Prabowo, Itu terjadi di tahun 2002, jauh sebelum itu berbarengan proses dibuatnya mulai sistem di sana.

Karena penduduk Demak dengan penduduk Ujung Pandan itukan tipikalnya sama-sama kekurangan air.

Pada saat proses penjaringan pelanggan, disetujui oleh Direktur saat itu karena sumber air bakunya ada dan melimpah, sedangkan waktu itu pelanggan masih sedikit di Ujung Pandan.

Kemudian syarat yang kedua harus atas nama orang Jepara. Dan letak dari meter airnya juga di Jepara.

Baca Juga :  Kapolres Demak Dorong Percepatan Vaksinasi Dosis Kedua dan Booster

“Artinya apa, secara yuridis normatif itu tidak salah, tidak salah kenapa, karena atas nama orang Jepara, lokasi meter airnya Jepara,” terangnya.

“Sekarang saya terangkan, apakah itu melanggar? Ya itu melanggar, karena peraturan di tahun 2010 tidak memperbolehkan. Untuk itu sekarang ya harus saya tertibkan, wong eranya sudah beda kok,” ungkapnya.

Dengan adanya permasalahan pelanggan yang obyeknya ada di luar Jepara, Prabowo mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

“Sekarang jalan keluarnya apa pak, ya kan, saya tidak berhadapan dengan orang Demak. Karena secara yuridis normatif orang Jepara, KTP Jepara. Akan saya selesaikan dengan mengunjungi satu satu,” terangnya.

“Pak menurut peraturan, seperti ini, meter air jenengan sudah menyalahi karena sudah berpindah persil, lha gimana kalau jenengan pengen tetep jadi pelanggan yo putus persil itu, tetapi kalau jenengan tidak mau ya gak papa mengundurkan diri kan gitu pak,” katanya mengumpamakan.

“Keputusannya kan gitu, secara yuridisnya kan seperti itu. Dan kami tidak sedang berhadapan orang Demak kok, saya hanya berhadapan dengan orang Jepara, karena di sistem saya ya namanya Jepara, alamatnya juga Jepara,” paparnya.

Sementara itu, Petinggi Desa Ujung Pandan, Khamdan, berharap agar kedepannya pelayanan PDAM semakin ditingkatkan lagi.

Mewakili warganya, dirinya menginginkan supaya Direktur PDAM bisa melaksanakan permintaan dari warga agar air yang ada di desanya bisa lancar dan tidak ada gangguan lagi.

Bahkan, kepada awak media, Khamdan mengakui setelah audiensi digelar beberapa hari yang lalu, pelayanan sudah mulai ada perubahan. Menurutnya, hal itu memang sangat dinantikan dan diharapkan oleh warga.

“Yang saya rasakan sudah ada perubahan. Apalagi sesuai steatmen beliau kepala PDAM akan meningkatkan pelayanan, ya syukur kalau begitu,” ungkapnya.

Khamdan mengatakan, terkait adanya sambungan pipa yang keluar dari wilayah Desa Ujung Pandan Jepara, dirinya memang mengetahui hal tersebut.

Namun meskipun begitu, ia tetap berharap supaya kebutuhan air di wilayah Desa Ujung Pandan bisa diprioritaskan dan terpenuhi.

Sepengetahuannya ada empat desa yang mendapatkan sambungan air dari PDAM Jepara yang masuk wilayah kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

“Ada empat desa diantaranya Mutih Kulon, Mutih Wetan, Ujung Semi dan Njung Pasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak,” jelasnya. (had)