Seluma, Satujuang.com – Di tengah kemeriahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia termasuk aksi membentangkan bendera Merah Putih sepanjang lebih dari 2 kilometer (2.003 meter) sebuah potret ironis justru menyelimuti warga di pelosok desa.
Masyarakat Desa Renah Gajah Mati, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, terpaksa harus mengumpulkan uang secara swadaya (patungan).
Mereka bergotong royong memperbaiki lantai jembatan sepanjang 100 meter yang telah rusak parah selama berbulan-bulan.
Langkah ini terpaksa diambil lantaran jembatan kayu yang menjadi urat nadi pengangkutan hasil bumi tersebut kerap membuat armada pengangkut terperosok.
Selain itu membahayakan keselamatan jiwa warga, sementara uluran tangan pemerintah daerah tak kunjung hadir.
Warga Patungan Beli Papan, Gotong Royong Dibantu Kapolres
Kepala Desa Renah Gajah Mati, Alta Harmiyanto, membeberkan bahwa kerusakan akses vital pertanian ini sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan konkret dari instansi terkait.
Enggan terus bertaruh nyawa dan merugi akibat arus ekonomi yang terhambat, warga desa sepakat berinisiatif patungan dana untuk membeli bahan papan perbaikan, yang turut mendapat uluran bantuan dari Kapolres Seluma.
“Sudah beberapa bulan rusak, banyak mobil pengangkut hasil bumi milik warga terperosok serta membahayakan jiwa. Maka warga inisiatif gotong royong. Kami patungan membeli papan bersama warga dibantu Pak Kapolres Seluma. Alhamdulillah lantai jembatan sudah selesai setelah dua hari kami gotong royong,” ungkap Alta Harmiyanto.
Ironi Skala Prioritas: Rumah Dinas Wabup Dianggarkan Rp696 Juta
Persoalan ini seketika memantik kritik tajam publik terkait skala prioritas pembangunan dan kepekaan anggaran Pemkab Seluma.
Di saat petani di pelosok desa harus urun rembuk membeli papan demi menyambung jalan penghidupan mereka.
Pemkab Seluma justru mengalokasikan anggaran fantastis mencapai sekitar Rp696 juta hanya untuk proyek rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Bupati Seluma.
Meski pemenuhan sarana pejabat memiliki alokasi tersendiri, kontras di lapangan menggambarkan ketimpangan yang menyolok antara kemewahan fasilitas pimpinan daerah dengan pemenuhan infrastruktur dasar rakyat kecil.
Jawaban Pemkab: Tunggu APBD Perubahan
Pemerintah Desa Renah Gajah Mati sebenarnya tidak tinggal diam dan telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan kepada Pemkab Seluma.
Namun, jawaban yang didapat adalah perbaikan jembatan tersebut baru akan diusulkan pada APBD Perubahan (APBD-P).
Lantaran proses APBD-P dinilai memakan waktu terlalu lama dan berisiko tinggi bagi keselamatan warga yang melintas saban hari, warga akhirnya memilih bergerak sendiri.
“Kami dapat informasi anggarannya baru diusulkan pada APBDP mendatang. Karena masih lama, maka untuk sementara kami perbaiki secara swadaya agar roda kehidupan dan pengangkutan hasil panen warga tetap berjalan,” jelas Alta.
Fenomena di Desa Renah Gajah Mati menjadi tamparan keras bagi tata kelola pembangunan daerah.
Keberhasilan suatu pemerintah daerah tidak semata diukur dari megahnya perayaan seremonial atau seberapa panjang bentangan bendera yang dikibarkan.
Bagi masyarakat kecil di pelosok Seluma, arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika mereka memiliki akses jalan dan jembatan yang aman untuk bekerja serta mengangkut hasil keringat pertanian, tanpa harus dihantui ketakutan terperosok ke dalam bahaya. (da)
