Kota Bengkulu, Satujuang.com – Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu menuai kritik tajam setelah nekat mengalokasikan Rp14,46 miliar untuk merenovasi eks Mess Pemda, sementara infrastruktur vital keselamatan warga terabaikan.
Di saat gedung perkantoran birokrasi yang baru tengah disiapkan, sebanyak 3.549 jiwa warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, justru dibiarkan bertaruh nyawa setiap harinya.
Masyarakat setempat masih harus bergantung pada jembatan darurat hasil perbaikan swadaya di kawasan Parit 1 yang kondisinya kian memprihatinkan.
Padahal, akses tersebut bukan sekadar urat nadi ekonomi dan pendidikan warga, melainkan jalur utama evakuasi tsunami yang dibangun sebagai mitigasi pasca-gempa 2010 silam.
Pengamat Publik, M. Frengky Wijaya, menilai kebijakan ini secara telanjang memperlihatkan matinya kepekaan pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas.
“Pemerintah harus menjelaskan mana kebutuhan yang paling mendesak. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah untuk gedung pemerintahan berjalan, sementara warga masih menghadapi akses yang membahayakan keselamatan,” tegas Frengky, Jumat (30/10/26).
Frengky secara terbuka mempertanyakan urgensi pemindahan pusat birokrasi ke kawasan Tapak Paderi, mengingat kantor wali kota di kawasan Bentiring masih sangat layak digunakan.
Ia mendesak agar eksekutif berani membuka rincian urgensi kepada publik alih-alih sekadar berlindung di balik narasi “optimalisasi aset” yang menyedot APBD belasan miliar rupiah tersebut.
Akibat abainya pemerintah dalam memperbaiki jembatan evakuasi itu, warga dan pelajar Teluk Sepang terpaksa mencari rute alternatif mematikan sepanjang lima kilometer.
“Mereka harus menempuh jalur di kawasan Pelabuhan Pulau Baai yang kondisinya rusak parah, berlubang, dan diselimuti debu pekat,” ujarnya.
Keselamatan warga pun semakin terancam karena para pengendara sepeda motor ini harus berbagi jalan sempit dengan armada angkutan logistik kelas berat.
Mirisnya, penderitaan warga pesisir ini justru hanya direspons dengan aksi saling lempar kewenangan antara Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan PT Pelindo Regional II.
Ketiga entitas tersebut gagal menyajikan rencana kerja konkret, melainkan hanya menyisakan perdebatan status aset dan kewenangan jalan yang tak berujung.
Sikap apatis ini seakan membuktikan bahwa janji mitigasi bencana yang pernah dilontarkan birokrasi hanyalah kebohongan publik.
Pada September 2026 lalu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, sempat sesumbar menyebut perbaikan jembatan itu telah menjadi prioritas sejak 2024 hingga 2025.
Faktanya, hingga megaproyek kantor wali kota bergulir dengan kucuran dana segar, prioritas perbaikan akses keselamatan warga Teluk Sepang tak pernah terealisasi.
Frengky mengingatkan bahwa keberpihakan pemerintah tidak cukup diukur dari seberapa besar uang rakyat yang dibelanjakan untuk mendandani aset mangkrak peninggalan masa lalu.
Tolak ukur sejati kepemimpinan adalah keberanian menetapkan prioritas serta keseriusan menyelesaikan persoalan yang berurusan langsung dengan nyawa warganya. (Red)
