Seluma, Satujuang.com – Ketimpangan tajam mewarnai realisasi belanja publikasi pada pos anggaran Diskominfo Seluma 2026 yang mencapai total pagu Rp5,06 miliar.
Porsi kue kerja sama pemerintah daerah ini disorot lantaran sekitar 80,1 persen atau setara Rp4,05 miliar anggaran pengadaan justru tersedot oleh dua korporasi saja.
Dominasi dua badan usaha berinisial PT M dan PT A tersebut menyisakan jurang pemisah yang sangat kontras bagi kelangsungan ekosistem pers di Kabupaten Seluma.
Ketimpangan kian kentara ketika distribusi belanja publikasi bagi media yang menugaskan wartawan di daerah terbelah secara mencolok.
Dari penelusuran terhadap 17 media siber berbiro resmi di Seluma, tercatat hanya tiga media online yang kebagian jatah iklan dengan nominal berkisar antara Rp4,8 juta hingga Rp12 juta.
Sementara itu, sebanyak 14 media daring lokal lainnya yang aktif meliput agenda pemerintahan sehari-hari harus gigit jari karena tercatat memperoleh nol rupiah.
Distribusi anggaran Diskominfo Seluma 2026 yang dinilai sarat ketidakadilan ini memantik kritik keras dari tokoh masyarakat Seluma, Yudi Hartono.
Yudi menegaskan bahwa kebijakan kemitraan publikasi pemerintah semestinya berpijak pada asas pemerataan dan menghargai peran jurnalis di lapangan.
“Harusnya Kominfo Seluma itu berlaku adil, jangan sampai ada yang dapat milyaran tetapi yang wartawan lokal justru nol rupiah,” tegas Yudi Hartono, Rabu (28/10/26).
Selain mengkritisi kesenjangan nominal, Yudi menyoroti persyaratan kerja sama yang dinilai sengaja dibuat berbelit-belit hingga menyulitkan jurnalis lokal, mulai dari sertifikasi hingga peringkat situs web.
“Dewan pers saja tidak mempermasalahkan sertifikasi wartawan,” sambungnya.
Kondisi yang menyisakan kekecewaan di kalangan awak media lokal ini menuntut adanya penjelasan terbuka mengenai parameter teknis pemilihan penyedia melalui sistem e-purchasing.
Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Diskominfosantik Kabupaten Seluma, Cahyo Duo Nenda, S.T., M.Si., terkait dasar pertimbangan pengalokasian anggaran tersebut.
Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi yang dilayangkan belum mendapatkan tanggapan resmi, dan redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai Kode Etik Jurnalistik. (da)
