Editorial

Konflik HGU di Bengkulu: Negara Absen, Perusahaan Sawit Terus Ekspansi

Konflik HGU di Bengkulu: Negara Absen, Perusahaan Sawit Terus Ekspansi

Editorial|12 September 2025

Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) di Bengkulu seperti benang kusut yang tak

Konflik PT DDP Mukomuko, Hukum Yang Buram, Kewajiban Sosial Yang Timpang dan Aktor Berpengaruh

Konflik PT DDP Mukomuko, Hukum Yang Buram, Kewajiban Sosial Yang Timpang dan Aktor Berpengaruh

Editorial|23 Agustus 202525 Agustus 2025

Senin 11 Agustus 2025, perwakilan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Ipuh

Pajak Turun Bukan Hadiah, Tapi Hasil Perlawanan

Pajak Turun Bukan Hadiah, Tapi Hasil Perlawanan

Editorial|9 Agustus 2025

Di Bengkulu, penurunan pajak kendaraan akhirnya menjadi kabar yang berhembus kencang. Namun

Enam Bulan Tanpa Tersangka, Polda Bengkulu Takut Usut Tuntas Kasus PDAM?

Enam Bulan Tanpa Tersangka, Polda Bengkulu Takut Usut Tuntas Kasus PDAM?

Editorial|3 Agustus 2025

Berjalan enam bulan sudah sejak Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Bengkulu

Apakah Kasus Batubara di Bengkulu Akan Sentuh Barisan Penguasa

Apakah Kasus Batubara di Bengkulu Akan Sentuh Barisan Penguasa ?

Editorial|3 Agustus 2025

Skandal korupsi tambang batubara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah

Kenapa Perkara Mega Mall Baru Terbongkar Sekarang, Ada Apa dengan Fungsi Pengawasan di Bengkulu?

Kenapa Perkara Mega Mall Baru Terbongkar Sekarang, Ada Apa dengan Fungsi Pengawasan di Bengkulu?

Editorial|19 Juli 202519 Juli 2025

Penetapan sejumlah tersangka dan penyitaan aset milik PT Tigadi Lestari oleh Kejaksaan

Temuan 609 butir peluru aktif di rumah seorang pejabat tinggi di Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR, Tejo Suroso seharusnya menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Barang bukti tersebut bukan hasil operasi sembarangan, melainkan disita langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan terkait perkara korupsi besar yang menyeret mantan gubernur. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh memprihatinkan, sejak Desember 2024 hingga kini, tidak ada satu pun kejelasan hukum yang disampaikan ke publik. Polresta Bengkulu, sebagai institusi yang menerima barang bukti dari KPK, seolah kehilangan nyali untuk menyentuh kasus ini. Sudah delapan bulan lebih waktu berjalan, tapi yang muncul hanya keterangan normatif yang membingungkan yakni bahwa peluru-peluru itu hanyalah titipan, sudah lama disimpan, bahkan sudah berusaha diserahkan ke Perbakin. Retorika ini tidak menyelesaikan apa pun. Publik tidak bodoh. Dalam aturan yang tegas seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, siapa pun yang memiliki, menyimpan, atau memperdagangkan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi dapat dikenai ancaman berat, bahkan sampai hukuman mati. Lantas, mengapa polisi tidak segera bertindak? Apakah karena pelakunya seorang pejabat? Ataukah karena kedekatan tertentu dengan elite politik? Atau, lebih buruk lagi, ada skenario perlindungan sistematis yang sedang dimainkan secara senyap? Jika benar peluru itu titipan, maka seharusnya aparat menelusuri siapa pemberinya, siapa yang menyuruh menyimpan, dan kenapa bisa lolos begitu lama tanpa pengawasan. Bukankah ini justru membuka peluang dugaan jaringan peredaran amunisi ilegal? Editorial ini bukan hendak menghakimi. Tapi kami, dan publik pada umumnya, berhak mempertanyakan integritas aparat penegak hukum, khususnya di Bengkulu. Tidak boleh ada standar ganda dalam hukum. Tidak boleh ada pembiaran hanya karena yang terlibat adalah orang yang berkekuasaan. Satu peluru bisa membunuh satu nyawa. Tapi 609 peluru yang dibungkam dalam diam oleh institusi hukum, bisa membunuh kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Itu jauh lebih berbahaya. Jika Polresta Bengkulu tak segera mengambil sikap tegas, maka sejarah akan mencatat, mereka pernah diam ketika hukum dipanggil, dan ketika masyarakat menuntut keadilan.

609 Peluru Hening di Tangan Polresta Bengkulu, Hukum Terancam Tumpul ke Atas

Editorial|17 Juli 2025

Temuan 609 butir peluru aktif di rumah seorang pejabat tinggi di Provinsi

ASN dengan 5 Gram Sabu: Pemakai atau Pengedar Berkedok Lurah?

ASN dengan 5 Gram Sabu: Pemakai atau Pengedar Berkedok Lurah?

Editorial|15 Juli 2025

Lurah aktif di Kota Bengkulu kembali terciduk polisi. Bukan karena pungli atau

Untuk Mereka yang Jadi Tumbal: Saatnya Bicara Demi Indonesia Lebih Baik

Untuk Mereka yang Jadi Tumbal: Saatnya Bicara Demi Indonesia Lebih Baik

Editorial|10 Juli 2025

Mereka diam. Menahan sakit. Menanggung beban dosa yang bukan miliknya. Mereka disebut

Informasi Mutasi Adalah Hak Publik: Mereka Digaji dari Pajak Rakyat, Bukan Warisan Keluarga

Informasi Mutasi Adalah Hak Publik: Mereka Digaji dari Pajak Rakyat, Bukan Warisan Keluarga

Editorial|14 Juni 2025

Mutasi pejabat itu wajar. Tapi jika dilakukan tanpa suara, tanpa pengumuman, dan