Di Bengkulu, penurunan pajak kendaraan akhirnya menjadi kabar yang berhembus kencang. Namun mari kita jujur: ini bukan kemurahan hati pemerintah, apalagi tanda kepedulian mendadak terhadap rakyat.
Ini murni hasil tekanan, suara lantang di jalanan, dan aksi mahasiswa yang tidak mau diam.
Sejak Opsen Pajak diberlakukan pada Mei 2025, keresahan langsung meledak. Tagihan pajak melonjak, beban ekonomi rakyat kian berat.
Media sosial menjadi panggung keluhan, sementara ruang rapat pejabat berubah menjadi arena saling tuding.
Eksekutif menyalahkan kebijakan masa lalu, legislatif menuding eksekutif sebagai biang kelambanan. Rakyat? Tetap membayar pajak tinggi.
Di tengah dariama politik itu, mahasiswa turun tangan. Bukan sekali, tapi tiga kali mereka berdiri di jalan — 26 Mei, 28 Mei, dan 16 Juni.
Teriakan mereka memaksa pemerintah berhenti berdebat dan mulai berpikir tentang solusi.
Namun, seperti biasa, birokrasi punya seribu cara untuk menunda.
Penurunan pajak harus lewat revisi perda, proses panjang yang membuat rakyat tetap menanggung beban sementara janji perubahan bergulir di udara.
Kini, ketika suhu protes mulai reda, kabar pajak akan turun mulai digaungkan.
Tetapi jangan sampai publik tertipu oleh narasi manis yang seolah menggambarkan ini sebagai inisiatif pemerintah.
Faktanya, tanpa tekanan massa, perubahan ini mungkin tak akan pernah masuk agenda.
Sejarah politik Bengkulu mengajarkan satu hal: janji bisa lahir kapan saja, tapi menagihnya butuh tenaga kolektif.
Pajak kendaraan ini hanyalah satu bab dari kisah panjang rakyat yang harus melawan untuk mendapatkan haknya.
Dan jika pajak benar-benar turun, biarlah publik tahu — ini bukan hadiah. Ini adalah hasil perlawanan.
(Tim Redaksi)
