Opini Publik: Rekrutmen PPSU Berbayar, Cermin Buram Tata Kelola Birokrasi

Perkiraan Waktu Baca: 3 menit

Satujuang, Jakarta – Sebuah ironi tengah terjadi di kota besar Jakarta. Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang seharusnya menjadi solusi pengangguran dan pemberdayaan warga justru di kabarkan di kotori praktik pungutan liar.

Beredar kabar bahwa untuk menjadi anggota PPSU, calon pekerja harus “menyetor” sejumlah uang kepada oknum di kelurahan.

Jumlahnya tidak sedikit, berkisar antara 2 hingga 2 bulan gaji. Artinya, sebelum seorang pekerja menyapu jalanan, mereka terlebih dahulu harus membayar. Mestinya program ini berpihak pada masyarakat kecil.

Bukan Sekadar Isu, Tapi Rahasia Umum

Praktik pungutan dalam seleksi PPSU bukan sekadar dugaan. Ini telah menjadi rahasia umum di berbagai wilayah Jakarta.

Fenomena ini terlihat dari banyaknya anggota baru PPSU yang berasal dari luar kelurahan, bahkan luar kecamatan. Padahal, sejak awal, program ini dicanangkan untuk memberdayakan warga setempat.

Bukti lain? Banyak tenaga PPSU baru merupakan saudara atau kerabat dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan. “Jalur belakang” seakan menjadi norma, sementara warga yang benar-benar membutuhkan pekerjaan harus gigit jari.

Ketidakadilan yang Mengakar

Persoalan ini menabrak prinsip dasar dalam birokrasi yang sehat: transparansi dan keadilan. Rekrutmen seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi fisik, dan domisili.

Tapi dengan adanya “uang pelicin,” kesempatan kerja ini berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Dampaknya tak bisa dianggap remeh. Masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan pekerjaan justru tersingkir oleh mereka yang memiliki akses finansial dan koneksi.

Kesenjangan sosial pun semakin lebar, mempertegas betapa birokrasi masih menjadi arena permainan bagi segelintir orang.

Bukan Sekadar Pungli, Tapi Celah Korupsi

Pertanyaan besar pun muncul: ke mana perginya uang yang dipungut dari para calon pekerja PPSU? Jika aliran dana ini tidak diaudit, bukan mustahil ada jaringan pungli yang lebih luas di baliknya.

Praktik ini berpotensi menjadi bagian dari korupsi sistemik di tingkat lokal. Jika rekrutmen pekerja kasar saja harus menyetor uang, bagaimana dengan jabatan lain yang lebih strategis? Kasus PPSU hanyalah gejala dari penyakit yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan.

Hilangnya Kepercayaan Publik

Dampak paling berbahaya dari praktik semacam ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Warga akan semakin skeptis terhadap setiap program yang dicanangkan, karena merasa semuanya hanyalah ajang transaksional.

Jika hal ini terus dibiarkan, bukan hanya birokrasi yang semakin kotor, tetapi juga stabilitas sosial yang terancam.

Kepercayaan publik adalah fondasi pemerintahan yang sehat, dan saat fondasi itu rapuh, krisis legitimasi hanya tinggal menunggu waktu.

Saatnya Reformasi Total

Pemerintah DKI Jakarta tidak boleh tinggal diam. Audit menyeluruh harus segera dilakukan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik ini.

Transparansi dalam rekrutmen PPSU harus ditingkatkan, mulai dari sistem seleksi yang lebih ketat hingga publikasi daftar penerima beserta alasan mereka lolos.

Lebih dari itu, sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti bermain di balik layar.

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di lingkup atas, tetapi juga harus menyentuh level pemerintahan yang lebih kecil.

Di sisi lain, masyarakat juga harus berani bersuara. Jika praktik semacam ini dianggap normal dan dibiarkan begitu saja, maka perubahan tidak akan pernah terjadi.

Jakarta harus memilih: melawan korupsi, atau membiarkannya semakin mengakar? (A.T)