Satujuang, Bengkulu- Sejumlah mahasiswa di Bengkulu dengan slogan ‘TOLAK RUU TNI’ dikabarkan akan melakukan demo DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis (20/3/25).
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, aksi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada jam 08.00 WIB dengan titik kumpul di Taman Budaya jalan Pembangunan Kota Bengkulu.
Dalam selebaran yang didapatkan dari status WhatsApp Ketua Umum DPD IMM Bengkulu, Kelvin Aldo, dituliskan “Memanggil seluruh elemen Masyarakat, Mahasiswa, OKP untuk turun pada aksi”. Juga dituliskan slogan “TOLAK RUU TNI, KEMBALIKAN TNI KE BARAK”.
“Militer mau terlibat di dunia sipil silahkan tapi dinegara junta militer, kalau mau jabatan sipil militer wajib pensiun..!!!,” tulisnya dalam status tersebut.
Namun sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Kevin Aldo belum merespon pertanyaan yang diajukan awak media ini.
Aksi unjuk rasa ini nampaknya memang dirancang untuk serentak dilaksanakan se Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025. Bertepatan dengan jadwal mengesahkan RUU TNI pada rapat paripurna DPR RI.
Melansir Rmol.id, para mahasiswa berencana melakukan demonstrasi menolak Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta pada Kamis (20/3).
“Demonstrasi, demo, ya itu adalah hak masyarakat Indonesia yang dilindungi secara konstitusi. Itu adalah bagian dari demokrasi Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3).
“Jadi selama masih mengikuti aturan, selama tidak anarkis, itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing-masing,” imbuhnya.
Dave menyebut bahwa pro kontra soal RUU TNI adalah hal biasa. Namun yang pasti, kata dia, DPR memastikan tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI.
“Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi, karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” tegas Legislator fraksi Golkar tersebut. (Red)
📲 Ingin update berita terbaru dari
