Bengkulu– Mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Provinsi (Pemrov) gelar kegiatan Capacity Building TP2DD se-Provinsi Bengkulu tahun 2023.
Sistim digitalisasi atau elekronik saat ini sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
“Capacity building atau pembangunan kapasitas tim TP2DD ini ditujukan terutama pada aspek belanja dan pendapatan daerah,” ujar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Hotel ternama Kota Bengkulu, Rabu (17/5/23).
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menyampaikan sambutannya
Namun kegiatan itu lebih dikhususkan bagi pendapatan daerah bidang retribusi dan pajak secara digital, walaupun saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dengan dibentuknya tim TP2DD ini yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur pendukungnya agar kinerja dari TP2DD ini dapat lebih optimal dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Dan tadi kita sudah bicarakan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu bagaimana untuk infrastruktur pendukungnya terkait dengan ketersediaan jaringan internet, karena jika masih ada daerah yang ‘blank spot’ tentu akan menjadi hambatan ke depannya,” imbuh Gubernur.
Diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana sebelumnya, dimana sistem ETPD merupakan suatu upaya mengubah transaksi dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
Dalam sambutannya, Darjana menjelaskan, guna mendorong akselerasi ETPD, maka saat ini Pemda di seluruh Provinsi Bengkulu telah membentuk sebuah tim koordinasi yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalilsasi Daerah (TP2DD).
“TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait, untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transformasi tata kelola keuangan,” ujar Darjana.
Tugas TP2DD antar lain mendorong implementasi ETP, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan menginterpretasikan system’ pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dengan adanya capacity building bagi tim TP2DD ini diharapkan dapat meningkatkan performa TP2DD masing-masing pemerintah daerah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dan diterapkan dengan baik.(nt/adv)
