Satujuang, Bengkulu- Gelombang protes terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor kembali mencuat di Provinsi Bengkulu, mahasiswa pertanyakan pembuktian slogan ‘Bantu Rakyat’ yang selama ini digaungkan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Gerakan Mahasiswa Bumi Rafflesia (GEMBIRA) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (16/6/25).
“Turunkan pajak kendaraan secepatnya, jangan bohongi rakyat…!!!,” teriak salah satu orator aksi.
Berdasarkan rilis pihak pendemo, mereka menuturkan bahwa kenaikan nilai pembayaran PKB terjadi setelah berakhirnya masa berlaku Keputusan Gubernur Nomor P.02.BAPENDA Tahun 2025 yang memberikan pengurangan dasar pengenaan PKB hingga 49,8%.
Keputusan tersebut berlaku hanya sampai 7 Mei 2025. Setelah tanggal tersebut, tarif kembali ke nilai penuh, memicu lonjakan pajak yang harus dibayar masyarakat.
Kondisi ini diperparah dengan adanya komponen baru berupa Opsen PKB, pungutan tambahan sebesar 66% dari nilai pokok PKB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menetapkan tarif PKB di angka maksimal, yakni 1,2%, alih-alih menggunakan ruang diskresi untuk menurunkannya.
Melalui aksi ini, GEMBIRA menuntut agar Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD:
- Menurunkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dari 1,2% menjadi 0,9%,
- Menerapkan tarif progresif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di atas 400 cc, dengan tarif 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, dan 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya,
- Memberikan kembali keringanan atas dasar pengenaan PKB, BBNKB, serta Opsen keduanya hingga Perda yang baru disahkan,
- Membuka akses data publik mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan proyeksi pendapatan ke depan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Aksi ini mempertegas kritik bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan jargon populis, namun abai terhadap realita fiskal yang membebani masyarakat.
Mahasiswa mendesak agar slogan “Bantu Rakyat” tidak hanya sekadar menjadi retorika politik, melainkan dibuktikan melalui kebijakan konkret yang berpihak dan berkeadilan. (Red)
