Hukrim  

Langkah Persuasif Menyelesaikan Masalah Klasik Dalam Dunia Arisan Online Oleh BPS & Partners

Satujuang.com, Bengkulu – Bayu Purnomo Saputra SH dan Partners, biasa disebut BPS & Partners, lakukan penyelesaian perkara yang sering terjadi dalam dunia Arisan Online, dengan menggunakan metode persuasif, sabtu (26/12/20).

Dijelaskan oleh Bayu, bahwa mereka menjadi kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan antara owner salah satu arisan online dan anggota arisan yang tidak membayar kewajiban setelah mendapatkan uang.

“Dalam hal ini kami menegaskan kepada para anggota arisan online tersebut agar dapat bertindak sportif dalam mengikuti arisan, kalau sudah mendapatkan uang duluan, maka jangan menghindari tagihan apalagi menghilang,” ucapnya.

Baca Juga :  Kadis Kominfo BS : Perbup 05 2022 Belum Diberlakukan, Mau Direvisi Dulu

“Jika sudah menikmati hasil duluan, maka perlu melihat kebelakang, ada orang menunggu giliran untuk mendapatkan hak yang sama, artinya saling mengisi dan berbagi,” sambungnya.

Lebih lanjut Bayu mengatakan bahwa, dalam proses arisan online yang mereka telusuri dan pelajari dari data dan fakta berdasarkan apa yang disampaikan oleh owner maupun peserta arisan online, sifatnya tidak ada paksaan, yang mau ikut silahkan asal mengikuti aturan main dari arisan tersebut.

Untuk saling menjaga kepercayaan, sehingga terciptalah sebuah keharmonisan antar sesama dalam melaksanakan hak dan kewajiban maka harus punya itikad baik.

Baca Juga :  Polresta Malang Kota Gagalkan Peredaran 2,6 Kg Narkoba

“Hal ini tertuang dalam Asas Konsensualisme atau Kesepakatan. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis,” jelasnya.

“Arisan diakui sebagai perjanjian, walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata (“KUHPer”) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis,” ungkap Bayu.

Baca Juga :  Dewan Provinsi Sumardi Mendadak Sidak ke Bengkulu Selatan dan Kaur

Terkait dengan langkah hukum yang diambil dalam menyelesaikan perkara tersebut, Bayu menjelaskan, BPS & Partners belum mengambil langkah hukum dan memilih jalur kekeluargaan sebagai langkah awal.

“Jadi kami belum melakukan upaya hukum lebih jauh untuk menyelesaikan perkara ini, kami akan melakukan upaya kekeluargaan terlebih dahulu. Jika dengan upaya kekeluargaan tidak tercapai, maka upaya yang kami lakukan adalah melaporkan kejadian kejadian tersebut kepihak yang berwajib,” pungkas Bayu. (Aidan)