Lebong, Satujuang.com – Kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan tupoksi Dinas Pertanian dipertanyakan masyarakat dalam reses DPRD Lebong Dapil 2. Aspirasi disampaikan Sabtu (29/8/26).
Reses DPRD Lebong Dapil 2 berlangsung dengan melibatkan masyarakat dari Kecamatan Lebong Tengah, Lebong Sakti dan Bingin Kuning.
Seluruh anggota DPRD dari daerah pemilihan tersebut hadir dalam kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Lebong, Rinto Putra dari Partai Demokrat.
Perwakilan masyarakat Lebong Sakti menyampaikan persoalan pertanian yang terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Masyarakat menilai kualitas hasil tanam padi mengalami penurunan akibat serangan hama yang hingga kini belum diketahui secara pasti.
Karena itu, masyarakat meminta DPRD mengawasi kinerja PPL dalam mendampingi petani.
PPL juga diminta mencari solusi dan mempelajari jenis hama yang menyerang tanaman padi.
Menurut masyarakat, pendampingan tersebut penting agar petani mendapatkan solusi untuk mengatasi serangan hama dan meningkatkan kembali hasil produksi.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Kecamatan Bingin Kuning meminta DPRD menjelaskan tupoksi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.
Pertanyaan tersebut muncul agar masyarakat mengetahui secara jelas peran pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi petani.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Lebong dari PAN, Pip Haryono, turut menyoroti kinerja Dinas Pertanian.
Pip mengatakan informasi yang disampaikan Dinas Pertanian terkait kondisi di lapangan berbeda dengan persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan data sesuai kondisi sebenarnya.
“Jangan sampai informasi yang disampaikan berbeda dengan kondisi yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan PPL, Pip juga meminta kelompok pertanian ditertibkan.
Ia mengingatkan agar tidak ada kelompok tani yang hanya tercatat secara administrasi, tetapi keberadaannya tidak jelas di lapangan.
Menurutnya, keberadaan kelompok tani yang tidak jelas menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dari Dinas Pertanian.
Pip berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap kelompok tani dan memastikan PPL benar-benar menjalankan fungsi pendampingan kepada petani.
Aspirasi masyarakat dalam reses tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap program dan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Lebong. (red).
