Kota Bengkulu, Satujuang.com – Titik terang penanganan kasus dugaan penyelewengan bansos beras di Kelurahan Semarang kini bertumpu pada evaluasi tahunan kepegawaian Pemerintah Kota Bengkulu.
Pemerintah Kecamatan Sungai Serut memastikan laporan keberatan warga terkait rekam jejak 2 oknum PPPK telah diteruskan untuk ditindaklanjuti secara resmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sungai Serut, Rendra Praja Dinata SE, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengambil langkah administratif atas polemik pembagian beras yang memicu protes puluhan warga tersebut.
“Kalau soal itu sudah kita tindak lanjuti, sekarang tinggal menunggu SK PPPK keluar,” terang Rendra saat dikonfirmasi, Senin (9/11/26).
Rendra menegaskan bahwa posisi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak otomatis permanen.
Mereka tetap akan menjalani mekanisme evaluasi kinerja secara berkala tiap tahun oleh pemerintah kota.
“Karena PPPK tetap dievaluasi per tahun oleh Pemkot, apalagi ada informasi memang ada PPPK yang diputus kontraknya oleh Pemkot,” tambahnya.
Mengenai dinamika penolakan warga yang sempat mencuat di lapangan, Lurah Sukamerindu ini menyebut upaya mempertemukan para pihak telah ditempuh oleh aparatur kewilayahan.
“Semua pihak sudah kita mediasi, mudah-mudahan hasilnya menjadi yang terbaik untuk pelayanan masyarakat di Kelurahan Semarang,” jelas Rendra.
Pernyataan pihak kecamatan tersebut sejalan dengan sinyal ketegasan Wali Kota Bengkulu yang sebelumnya menyatakan tidak segan memutus kontrak aparatur yang terbukti melanggar disiplin.
Selain itu beredar juga kabar bahwa ke 2 oknum tersebut tidak dipecat dari PPPK tapi akan dipindahkan ke Kelurahan lain, namun kabar ini belum bisa dipastikan kebenarannya.
Kini, kepastian sanksi terhadap oknum terlapor dugaan penyelewengan bansos beras tersebut berada di meja pimpinan daerah saat penerbitan perpanjangan kontrak kerja tahunan.
(Red)
