Jakarta, Satujuang.com – Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun memeriksa deretan proyek fantastis di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar potensi penyimpangan, indikasi markup, maupun persekongkolan tender dalam pengalokasian anggaran tahun 2025 yang menelan dana hingga puluhan miliar rupiah.
Direktur Gemawasbi Provinsi Bengkulu, Jevie Sartika W SH, secara terbuka meminta pihak Kejaksaan, Kepolisian hingga BPK/BPKP tidak menunggu laporan formal untuk melakukan audit fisik dan administrasi di lapangan.
Jevie menegaskan, saat ini dirinya sedang aktif di Jakarta, dan jika tidak ada pergerakan di daerah akan memasukkan laporan langsung ke Pusat.
“Kami mendesak APH dan tim auditor segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Uang negara yang dikucurkan sangat besar, jangan sampai ada kualitas fisik yang asal-asalan atau permainan di balik layar,” tegas Jevie, Minggu (20/9/26).
Gemawasbi merinci empat paket proyek bernilai puluhan miliar rupiah di UIN Fatmawati Sukarno yang didesak untuk segera diaudit:
- Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Tadris Terpadu (SBSN): Dikerjakan PT Burniat Indah Karya dengan nilai HPS Rp48,79 miliar.
- Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Kuliah (SBSN): Dikerjakan PT Tisaga Konsultan dengan nilai HPS Rp1,66 miliar.
- Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan (SBSN): Dikerjakan CV Tri Putera dengan nilai HPS Rp995,67 juta.
- Jasa Konsultan Review Master Plan (BLU): Dikerjakan PT Galen Sagara Perkasa dengan nilai HPS Rp599,99 juta.
Jevie menegaskan, pembuktian penggunaan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut harus diuji secara riil di lapangan, bukan sekadar percaya pada laporan serah terima di atas kertas.
“Kita juga mengingatkan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Fatmawati Bengkulu agar kooperatif serta membuka akses transparansi seluas-luasnya,” tegasnya.
Publik kini menanti ketegasan dan keberanian APH di Bengkulu untuk mengusut tuntas pengelolaan anggaran di kampus negeri tersebut demi mencegah timbulnya kerugian keuangan negara. (Red)
