Seluma, Satujuang.com – Koordinator Aksi Peristiwa Seluma Menagih (PESMEN), Tenno Heika, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk menunjukkan bukti dokumen resmi penganggaran terkait pelunasan utang daerah kepada pihak ketiga.
Desakan tersebut menyusul klaim pejabat Pemkab Seluma yang menyebut masyarakat tidak perlu menggelar aksi lantaran utang tahun anggaran 2024 akan dibayarkan melalui APBD Perubahan 2026.
Tenno menilai klaim tersebut harus dibuktikan secara administratif melalui dokumen KUA-PPAS serta pos anggaran yang jelas, bukan sekadar pernyataan verbal di publik.
“Kalau memang sudah dianggarkan dan pasti dibayar, pertanyaannya di mana anggarannya? Masyarakat dan pihak ketiga membutuhkan kepastian dan bukti administrasi, bukan sekadar pernyataan,” tegas Tenno, Selasa (8/9/26).
Tenno membeberkan bahwa kesepakatan memasukkan pembayaran utang ke dalam pembahasan KUA-PPAS murni tercipta berkat dorongan gelombang aksi serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Polres Seluma, bukan inisiatif awal pemerintah daerah.
Ia merinci, kepastian pembahasan baru mulai terlihat setelah digelarnya aksi PESMEN 26 pada 26 Agustus 2026 dan aksi lanjutan PESMEN 02, hingga akhirnya disepakati skema penyelesaian utang secara bertahap hingga 2027.
“Jadi kalau sekarang dikatakan tidak perlu ada aksi karena utang akan dibayar, masyarakat berhak bertanya. Jika sejak awal ada anggaran dan kepastian, mengapa harus melalui rangkaian aksi, hearing, hingga RDP?” ujarnya.
Selain utang kepada kontraktor dan konsultan, Tenno juga menyoroti kewajiban Pemkab Seluma terkait anggaran perjalanan dinas (Perjadin) tahun 2024 yang dinilai belum transparan.
Ia meminta Pemkab Seluma membuka data secara terbuka mengenai total tunggakan Perjadin 2024 beserta kepastian mekanisme pelunasannya.
Tak hanya itu, Tenno turut mempertanyakan efektivitas perjalanan dinas para pejabat ke Jakarta yang kerap diklaim mampu menarik program dan anggaran dari pemerintah pusat.
“Katanya memiliki banyak jaringan di pusat dan mudah menarik anggaran pusat ke Seluma. Sekarang masyarakat ingin melihat buktinya. Berapa anggaran pusat yang berhasil masuk dan program apa yang berhasil diperjuangkan?” tutur Tenno.
Ia berharap Pemkab Seluma tidak sekadar memberi janji, melainkan membuktikan komitmen pelunasan utang dan keterbukaan informasi publik secara konkret.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih mengupayakan konfirmasi resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pihak Pemkab Seluma guna mendapatkan penjelasan yang berimbang. (da)
