Bengkulu, Satujuang.com – Derasnya sorotan publik terkait kondisi memprihatinkan yang menimpa 3.549 jiwa warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, menyimpan cerita perjuangan panjang di balik layar birokrasi.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkapkan jejak diplomasi dan manuver politik anggaran yang telah ia rintis bertahun-tahun demi memperbaiki akses utama kawasan rawan bencana tersebut.
Teuku mengungkapkan, usahanya untuk menyelamatkan warga Teluk Sepang yang bermukim di zona Tsunami Ready Community sudah dimulai sejak ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu.
Tahun 2023, niat pemerintah daerah untuk memperbaiki Jembatan Parit 1 yang lapuk terkendala aturan status kepemilikan aset.
“Dulu saat masih di kota, pernah saya usulkan. Ternyata jembatannya aset BNPB. Kemudian kita minta BNPB untuk memperbaiki, mereka bilang tidak ada dana waktu itu,” ungkap Teuku Zulkarnain, Kamis (3/9/26).
Tak mau tinggal diam, Teuku mendesak agar BNPB menyerahkan aset jembatan dan bangunan selter evakuasi tersebut kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
Proses alih status aset yang berbelit itu akhirnya tuntas pada akhir 2024. Teuku kemudian mencoba memasukkan alokasi anggaran perbaikan ke dalam APBD Perubahan Kota Bengkulu, namun gagal terealisasi.
Perjuangan masih tetap berlanjut saat Teuku terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Pada 2025, ia kembali mengawal aspirasi warga pesisir ini dengan mengusulkan perbaikan Jembatan Teluk Sepang melalui skema program Karya Bakti untuk tahun anggaran 2026.
Namun, langkah tersebut dihantam tembok tebal politik anggaran setelah usulannya dicoret dan alokasi Karya Bakti dialihkan sepenuhnya ke Kabupaten Seluma.
“Tapi tetap tidak menyerah, tahun ini saya usulkan lagi agar diadakan Karya Bakti tahun 2027 untuk di sana,” tegasnya.
Lebih jauh, Teuku menjelaskan bahwa Jembatan Parit 1 merupakan infrastruktur vital yang dibangun BNPB pascalintasan bencana 2010 sebagai jalur evakuasi resmi jika sewaktu-waktu terjadi gelombang tsunami.
Namun, konstruksi awal jembatan buatan pusat tersebut dinilai gagal memperhitungkan dinamika arus dan abrasi air laut.
“Jembatan dan badannya dulu bagus, tapi tidak memperhitungkan pergerakan air. Kejadiannya mirip seperti Jembatan Matan yang ada di Seluma,” paparnya.
Berdasarkan kalkulasi teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU), pembangunan jembatan permanen tahan abrasi membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar.
Jika dikombinasikan dengan perbaikan total badan jalan evakuasi pendukung sepanjang jalur Teluk Sepang, total dana yang diperlukan mencapai Rp50 miliar.
Mengingat besarnya anggaran APBD yang dibutuhkan, Teuku menilai pemasangan jembatan bailey (rangka baja taktis bongkar pasang) dapat dijadikan solusi darurat sementara untuk menjamin keselamatan warga.
Di samping bertarung di meja APBD, Teuku membeberkan bahwa diplomasi di balik layar juga sempat dijalankan bersama pihak PT Pelindo II.
Mengingat jalan utama ke Teluk Sepang kerap hancur akibat lalu lalang angkutan komoditas industri, sempat digagas skema pembagian beban biaya (cost sharing) pendanaan.
“Jembatan evakuasi ini pernah kita bicarakan dengan Pelindo, pakai sistem sharing dana, Pemkot 50 persen, Pelindo 50 persen. Tapi kemudian Pelindo tidak pernah berkabar lagi,” pungkas Teuku. (Red)
