Satujuang.com – Di negeri ini, ternyata ada jurus cerdik bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkahnya sangat sederhana, yakni: selembar formulir pensiun dini berbalut alasan keluarga.
Ditengah tim penyidik KPK sibuk mengumpulkan bukti dan menyusun konstruksi perkara, ada gerakan “Operasi Tanda Tangan”, langkah taktis yang dilakukan secara senyap di belakang layar.
“alasan keluarga”—mulai dari ingin fokus mengurus orang tua hingga mendampingi cucu—menjadi tameng sentimental yang luar biasa efektif untuk dipilih.
Di balik narasi syahdu itu, tersimpan kalkulasi politik anggaran yang sangat dingin dan sangat menguntungkan: mengamankan status purna tugas dengan hormat, pesangon terselamatkan, predikat kelakuan baik, hingga hak uang pensiun bulanan seumur hidup jadi aman, hingga habis usia negara tetap membiayai hidup.
Jika skenario terburuk terjadi yakni ditetapkan jadi tersangka dan dipenjara. Anggap saja sebagai liburan, toh uang tetap mengalir. Ini strategi pasif income yang sangat cerdas.
Secara teknis, manuver ini menyenggol beberapa aturan. Pasal 261 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 yang mengamanatkan bahwa permohonan pensiun atas permintaan sendiri wajib ditolak atau ditangguhkan jika ASN yang bersangkutan sedang diperiksa atas dugaan tindak pidana atau pelanggaran disiplin berat.
Namun di lapangan, aturan tegas itu kerap tak berdaya melawan kelambatan birokrasi. Apalagi jika sudah terbangun koneksi tinggi.
Ditambah surat pemberitahuan resmi dari lembaga antirasuah sering kali merayap lambat, sementara berkas pensiun dini sang pejabat bisa dibuat melaju secepat roket berkat bantuan tangan tak terlihat.
Jika proses menjaga “nama baik” instansi ini mulus, banyak yang akan terbantu dan diuntungkan.
Padahal, pensiun dini yang seharusnya menjadi hak terhormat abdi negara yang berintegritas, kini mulai terdistorsi menjadi sekoci penyelamat dari ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Jika celah administrasi ini terus dimaklumi, hukum kita akan selalu kalah cepat oleh stempel birokrasi.
Publik pun hanya bisa menonton komedi satir: sebuah sistem penegakan hukum yang gampang dipecundangi hanya dengan selembar surat pengunduran diri dan alasan “mau fokus urus keluarga.”
Tim
