Satujuang, Jakarta – Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin (1/9/25).
Sekitar 350 orang warga pati yang tiba di Ibu Kota menggelar aksi untuk mengawal proses penanganan perkara dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang disebut-sebut melibatkan Bupati Pati, Sudewo.
Pantauan lapangan menunjukkan massa membentangkan bendera Merah Putih serta beberapa spanduk bertuliskan tuntutan, salah satunya, “Tangkap Bupati Pati Sudewo”.
Massa duduk di area depan kantor KPK sejak sekitar pukul 10.30 WIB.
Koordinator lapangan, Supriyono alias Boto, menyatakan bahwa pihaknya menduga Sudewo terlibat dalam praktik suap.
Ia merujuk pada perkara yang menurutnya telah menimbulkan kerugian negara, serta menyebut penyitaan uang sebesar Rp3 miliar dari kediaman pribadi yang terkait dengan kasus tersebut.
Supriyono juga menyinggung pengembalian dana senilai Rp720 juta oleh Sudewo kepada KPK, yang menurutnya merupakan pengakuan atas adanya pelanggaran hukum.
“Kembalinya uang itu menunjukkan kesadaran bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum,” ujar Supriyono.
Ia menuduh KPK belum menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan menuduh adanya upaya pengkondisian agar tersangka dapat terlepas dari jerat hukum.
Meski aksi sempat diwarnai ancaman, pertemuan antara perwakilan massa dan pihak KPK menghasilkan sejumlah janji awal.
Menurut Supriyono, KPK berjanji akan melakukan koordinasi internal dan menerbitkan rekomendasi penonaktifan Bupati Sudewo kepada Kementerian Dalam Negeri serta Presiden Prabowo.
Namun, ia mengatakan belum menerima rincian waktu pelaksanaan atau kepastian tindak lanjut dari janji tersebut.
Aksi juga menampilkan unsur simbolis: perwakilan massa menyerahkan jamu tradisional “Tolak Angin” kepada petugas KPK.
Menurut Supriyono, pemberian jamu tersebut bernuansa sindiran yang mengakar dari tradisi pengobatan herbal di Pati, sekaligus menjadi simbol permintaan agar proses penegakan hukum tidak
“masuk angin” atau kebingungan.
Sejauh ini, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait detail hasil pertemuan dengan perwakilan warga Pati.
Pihak terkait di daerah maupun instansi pemerintahan yang disebut dalam tuntutan juga belum memberi tanggapan resmi pada saat laporan ini ditulis. (AHK)
