Gas Air Mata dan Water Cannon Pukul Mundur Aksi Demonstrasi di Jakarta

2 menit baca

Satujuang, Jakarta – Aparat kepolisian dilaporkan terus memukul mundur aksi demontrasi dengan melepaskan gas air mata di sekitar kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (25/8/25).

Massa kemudian menyeberangi rel KA di bawah Flyover Slipi, menyebabkan situasi sempat memanas dan mengganggu arus transportasi di sekitar lokasi.

Sejumlah demonstran terlihat melempari petugas dengan batu, botol berisi bahan bakar (molotov), dan petasan dari area rel kereta. KRL Commuter Line yang melintas di jalur tersebut menurunkan kecepatan saat mendekati Flyover Slipi dan membunyikan klakson sebagai peringatan keselamatan.

Insiden berawal dari bentrokan antara massa dan polisi di kawasan Stasiun Palmerah.

Polisi kemudian mendorong mundur pendemo menuju arah Flyover Slipi dan Gedung Manggala Wanabakti dengan barikade dan tembakan gas air mata.

Imbasnya, massa aksi berlarian dari Jalan Gelora ke Jalan Palmerah Timur dan kembali ke arah Stasiun Palmerah untuk menghindari gas.

Di depan Gedung Manggala Wanabakti, petugas juga menurunkan water cannon untuk menekan konsentrasi massa. Efek gas air mata membuat sejumlah peserta aksi terbatuk-batuk dan menutup wajahnya.

Setelah penggunaan water cannon, massa terpecah dan bergerak ke beberapa titik, termasuk area Slipi dan depan Gedung BPK di Pejompongan.

Gangguan lalu lintas tercatat di sejumlah ruas utama. Kendaraan bermotor, termasuk layanan TransJakarta, tidak bisa melintasi Jalan Gatot Subroto menuju Jalan S. Parman—Slipi.

Beberapa armada TransJakarta dilaporkan mengambil jalur alternatif dan masuk ke ruas tol dalam kota dari arah Semanggi.

Aksi ini digelar oleh kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”.

Dalam orasinya, mereka mengajukan sembilan tuntutan utama, antara lain pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR, transparansi gaji anggota DPR, pembubaran DPR dan Kabinet, penolakan terhadap RKUHAP, hingga penurunan Presiden dan Wakil Presiden serta pengusutan dugaan pelanggaran HAM dan korupsi.

Pihak kepolisian dan penyelenggara transportasi setempat belum merilis pernyataan resmi terkait evaluasi dampak dan perkembangan situasi.

Pantauan di lapangan menunjukkan situasi masih bergejolak di beberapa titik, sementara upaya sterilisasi dan pengamanan terus dilakukan. (AHK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *