Satujuang, Bengkulu- Krisis berkepanjangan yang melumpuhkan kehidupan ekonomi di Pulau Enggano, Bengkulu, menjadi potret nyata kegagalan pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat.
Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terjadi selama berbulan-bulan membuat ribuan warga Enggano terisolasi dan kehilangan sumber penghidupan.
Akibat tidak berfungsinya pelabuhan, kapal ferry KMP Pulo Tello tidak bisa bersandar dan hanya menurunkan penumpang di tengah laut.
Hasil bumi tidak bisa diangkut ke daratan, menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
“Ekonomi lumpuh, warung tutup, orang tidak belanja karena tidak ada uang,” kata Milson Kaitora, Paabuki Enggano, dalam temu kampung bersama AMAN Wilayah Bengkulu, Rabu (18/6/25).
Menurut Milson, warga terpaksa kembali ke praktik barter untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan sebagian besar hasil pertanian seperti pisang, kopi, kakao, dan pinang membusuk karena tidak dapat dipanen.
Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menilai pemerintah provinsi gagal menunjukkan kehadiran negara dalam situasi krisis ini. Bantuan yang diberikan hanya bersifat simbolik, sementara akar masalah tidak ditangani secara serius.
“Pemerintah hanya kirim beras, tapi persoalan utama adalah tidak adanya kapal angkut hasil bumi. Sudah delapan bulan dibiarkan tanpa solusi,” ujar Fahmi.
Menurut perhitungan AMAN, potensi kerugian akibat distribusi hasil bumi yang terhenti mencapai Rp 1,8 miliar setiap bulan.
Jumlah itu belum termasuk kerugian sosial seperti meningkatnya pengangguran dan anak-anak yang terancam putus kuliah.
Mulyadi Kauno, Ketua AMAN Enggano, menyebut sebagian petani harus menyewa kapal nelayan dengan biaya Rp 18–20 juta untuk mengirim hasil panen.
Namun kapasitas kapal terbatas dan harga jual ditekan pedagang hingga 60 persen.
“Yang tidak punya uang, tidak bisa kirim hasil panen. Tidak ada panen, tidak ada penghasilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebutuhan utama warga Enggano adalah tersedianya kapal reguler untuk mengangkut hasil bumi, bukan bantuan darurat yang bersifat sesaat.
“Cukup sepuluh kapal saja tiap keberangkatan, ekonomi bisa hidup lagi. Pemerintah bisa lakukan itu, tapi tidak ada kemauan,” katanya. (Fr/Red)
